JA.com, Solok Selatan (Sumatera Barat)--Sekitar 77persen masyarakat Solok Selatan segera masuk dalam skema bantuan sosial (Bansos) dari berbagai pos bantuan,"sebut Plt Bupati Abdul Rahman.
"Diminta OPD terkait dapat menyiapkan secara matang, dalam skema pembagian bantuan,yang harus diperhatikan jangan sampai membuat kerumuman sebab tidak diperbolehkan di waktu penanganan Covid-19 saat ini".
Dijelaskan Rahman bansos yang akan disalurkan bersum ber dari Kementerian Sosial, APBD Provinsi dan Kabupaten, serta dari dana Nagari.
Untuk bantuan sosial dari Kementerian Sosial katanya, berjumlah 5.129 Kepala Keluarga (KK) dan datanya sudah selesai dientri dan telah dikirim menunggu uangnya dikirim melalui Kantor Pos.
Selanjutnya untuk pembagian ke masyarakat yang sumbernya bansos dari Kementerian itu, relawan dari Dinas Sosial akan mendampinginya.
Untuk bantuan dari Pemprov Sumbar sebanyak 3.463 KK juga sudah selesai dan Insya Allah Senin ditandatangani surat pengantarnya ke Provinsi.
Seterusnya melalui APBD Kabupaten Solok Selatan juga sudah disiapkan bantuan untuk 16.666 KK dan Dinas Sosial sudah menjanjikan, data tersebut selesai hari Rabu (6/5).
"Khusus dari APBD Kabupaten kami alokasikan anggaran sebesar Rp32,4 miliar untuk bansos," ujarnya.
Dia menyebutkan total anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp67,68 miliar dan Rp32,4 miliar digunakan bantuan sosial. Sedangkan sisanya Rp25,27 miliar dipergunakan untuk sektor kesehatan dan penanganan COVID-19 serta Rp10 miliar untuk penanganan dampak ekonomi dalam bentuk padat karya dan lainnya.
Pemerintah Kabupaten katanya, juga mencadangkan bantuan melalui sembako berupa beras yang saat ini cadangannya di gudang Bulog.
Setelah itu katanya, masih satu pos lagi yang disiapkan untuk masyarakat melalui Dana Desa/Nagari, dimana setiap nagari diinstruksikan untuk mengalokasikan anggarannya untuk BLT ini 25-35 persen disesuaikan dengan dana yang dimiliki.
Selain itu katanya, sebanyak 7.845 KK di Solok Selatan saat ini juga tercatat sebagai penerimaan bantuan melalui Progam Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako.
Dia menambahkan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan tidak masuk skema tersebut supaya berkoordinasi dengan pihak kenagarian, dan selanjutnya koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten.
"Untuk transparansi bantuan, Dinas Sosial diminta untuk menyurati pihak kenagarian agar menempel di masing-masing kantor wali nagari, siapa saja KK yang menerima bantuan tersebut, " ujarnya.
Sedangkan Bagian Humas dan Protokol diinstruksikan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait dana bansos ini.
Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolanda mengatakan, bantuan ini disalurkan dengan transparan termasuk menggunakan website pemda supaya penerima bisa dipantau masyarakat.
"Kami dari legislatif selalu mendukung OPD terkait untuk cepat dalam menyelesaikan persoalan data bansos ini sebab selalu menjadi pertanyaan bagi masyarakat," sebutnya.
Dia mengatakan, agar Dinas Sosial dari sekarang berkoordinasi dengan perbankan untuk mengantisipasi jika nantinya bantuan disalurkan melalui Bank.
"Kalau bantuan melalui perbankan maka akan banyak permohonan pembuatan rekening baru sehingga harus di antisipasi dari sekarang sehingga proses penyaluran bisa lebih cepat,"pintanya.
* dirman *