Jurnal Andalas

Fajar Vesky Autokritik RPJMD Limapuluh Kota: Pemda Terlambat 28 Hari, DPRD Telatnya 40 Hari, Apa Kata Rakyat Kita Nanti?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwfbdsMfgsSidf0DNkH3W3PgJixsENt8CAofXzIfGOMA2d1ugXsfRMK5zUyAds5xqI5gUOx64iM1LpEFD1Vm1utDpRgUlPk9prbXFlDew86hj3IK_X9UaUG9DT7YnnRrqk7fTD2_2vdyNW3XPpmC3w1bGSK96-jjJT16oJ-l_NOmQdM4uFqNXpNwnQHuTi/s846/IMG-20250728-WA01901.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="712" data-original-width="846" height="269" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwfbdsMfgsSidf0DNkH3W3PgJixsENt8CAofXzIfGOMA2d1ugXsfRMK5zUyAds5xqI5gUOx64iM1LpEFD1Vm1utDpRgUlPk9prbXFlDew86hj3IK_X9UaUG9DT7YnnRrqk7fTD2_2vdyNW3XPpmC3w1bGSK96-jjJT16oJ-l_NOmQdM4uFqNXpNwnQHuTi/s320/IMG-20250728-WA01901.jpg" width="320" /></a></div>  JA.com, Limapuluh Kota (Sumatra Barat)-- Anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, melancarkan autokritik terhadap keterlambatan penyusunan, perumusan, pengajuan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Fajar Vesky tak hanya mengkiritisi pemda yang terlambat 28 hari mengajukan Ranperda RPJMD, tapi mengakui DPRD  juga terlambat 40 hari membahas RPJMD.  "Ranperda RPJMD ini Ibarat jatuh ditimpa tangga., Sudahlah Ranperda RPJMD ini masuknya terlambat 28 hari ke DPRD. Kita di DPRD, juga terlambat pula, mengagendakan pembahasannya. Bahkan, penyampaian nota bupati, baru hari ini dapat dijadwalkan. Sementara, surat bupati, sudah masuk sejak 40 hari lalu atau sejak 18 Juni 2025," kata Fajar Rillah Vesky, sewaktu interupsi dalam rapat paripurna penyampaian nota RPJMD di gedung DPRD, Senin (28/07/2025).  Dalam interupsi tersebut, Fajar Rillah Vesky  mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Ranperda RPJMD Limapuluh Kota. "Kalau sama-sama terlambat seperti hari ini, apa kata rakyat di luar sana. Bisa-bisa, RPJMD ini, nantinya dianggap kejar tayang. Bisa-bisa, kita dianggap bermain-bemain dan tidak serius mengurus daerah ini. Kita tentu tak ingin ini terjadi. Karena ini tanggungjawab moral kita kepada rakyat," ujar Fajar.  Politisi Partai Golkar ini juga  sempat membuka aturan main RPJMD. "Pertama, kami sampaikan keprihatinan yang mendalam, atas keterlembatan kita bersama, dalam penyusunan, perumusan, dan pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2029. Jika kita sama-sama percaya, berpemerintahan itu dengan aturan. Maka, aturan main penyusunan dan pembahasan RPJMD ini adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025," jelasnya.  Dikatakan, dalam Pasal 69 Ayat 1 sampai 3 Permendagri 86/ 2017 ditegaskan, bahwa Ranperda RPJMD yang terdiri dari Rancangan Perda dan Rancangan Akhir RPJMD, disampaikan ke DPRD paling lambat 90 hari, setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Ini juga ditegaskan dalam lampiran Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 14 huruf O.  "Jika bupati dan wakil bupati dilantik oleh Bapak Presiden sejak 20 Februari 2025, maka aturannya, Ranperda RPJMD ini sudah masuk ke DPRD paling lambat 21 Mei 2025. Tapi nyatanya, berdasarkan dokumen yang ada, Rancangan Perda RPJMD baru diajukan 18 Juni 2025. Terjadi keterlambatan 28 hari atau hampir satu bulan," jelas Fajar Vesky.  Anggota Komisi II DPRD Limapuluh Kota yang membidang ekonomi pembangunan ini menyebut, saat Rancangan Awal RPJMD dibahas  dulunya, pimpinan DPRD beserta anggota fraksi di DPRD, sudah menyampaikan harapan kepada tim pemerintah daerah, agar jangan sampai terlambat lagi. Tapi, nyatanya, proses Rancangan Awal sampai Rancangan Akhir RPJMD itu tetap terlambat disampaikan.  "Ibarat lagu kelompok musik Drive, kita tentu tidak mungkin menyalahkan waktu. Kita tidak mungkin menyalahkan keadaan. Kami berbaik sangka. Mungkin saja, setelah Rancangan Awal RPJMD kita sepakati bulan Mei, tidak cukup waktu bagi jajaran pemda untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah dan melaksanakan Forum OPD atau Forum Lintas OPD," kata Fajar Vesky.  Apalagi, menurut Fajar, setelah renstra perangkat daerah disusun, harus diverifikasi ulang oleh Bappelitbangda. Dikonsultasikan pula dengan pemerintah provinsi. Setelah itu, baru dirumuskan Rancangan Akhir RPJMD yang disertai dengan review APIP. "Mungkin itu semua butuh waktu bagi jajaran pemda. Karenanya, kami tetap berbaik sangka," kata Fajar.  Lewat rapat paripurna DPRD, Fajar mengusulkan kepada pimpinan DPRD, agar langsung mengagendakan proses pembahasan Ranperda RPJMD, dengan memperhatikan batas waktu yang tersisa. "Tak mungkin diulur-ulur lagi. Ini sama-sama tanggungjawab moral kita kepada rakyat," tukuknya.  Fajar Rillah Vesky menyatakan, kalau kita mengacu Permendagari 86/2017 dan Inmendagri 2/2025, seharusnya 20 Agustus 2025, sudah ditetapkan Perda RPJMD 2025-2029. Dan, Empat 40 hari sebelumnya, atau 11 Juli lalu, sudah ada persetujuan bersama kepala daerah dengan DPRD. Namun, karena Rancangan Akhir RPJMD, sama sekali belum dibahas, tentu belum bisa persetujuan bersama.  "Untuk itu, sekali lagi, kami minta lewat rapat paripurna, sambil menunggu proses penyesuaian hak adaministrasi dan hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD, maka demi rakyat, demi daerah, dan demi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, harus diagendakan rapat pembahasan Ranperda RPJMD ini secara cepat dan tepat," ujar Fajar Rillah Vesky.  Rapat paripurna DPRD Limapuluh Kota pada Senin siang (28/7), dengan agenda mendengar penyampaian nota bupati tentang Ranperda RPJMD itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Aulia Efendi Dt Bijayo, didampingi Ketua DPRD Doni Ikhlas, dan diikuti 18 anggota DPRD. Rapat dihadiri Wabup Limapuluh Kota Ahlul Badrito Resha, Kasdim 0306/50 Kota, Kabag Ren Polres Limapuluh Kota, perwakilan Kejari Payakumbuh dan PN Tanjungpati, dan para Kepala OPD Limapuluh Kota. (MG)

Fajar Vesky Autokritik RPJMD Limapuluh Kota: Pemda Terlambat 28 Hari, DPRD Telatnya 40 Hari, Apa Kata Rakyat Kita Nanti?

JA.com, Limapuluh Kota (Sumatra Barat)-- Anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, melancarkan autokritik terhadap keterlambatan...

selengkapnya »

Analisis Yuridis terhadap Kasus Pembunuhan Nia Kurnia Sari, Gadis Penjual Gorengan di Kayu Tanam: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Oleh : Rusydi Roif Institusi: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Email: rusydiroif69@gmail.com

-- Kasus pembunuhan terhadap Nia Kurnia Sari, seorang gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada 16 September tahun 2024 menjadi sorotan publik karena kekejaman dan latar belakang sosial korban. Artikel ini menganalisis aspekyuridis kasus tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, serta meninjau proses penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum.  Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan kasus guna memberikan pemahaman terhadap penerapan hukum pidana materiil dan formil dalam perkara ini.  Kata Kunci : Pembunuhan, Hukum Pidana, KUHP, Proses Peradilan, Perlindungan Hukum1. PendahuluanPembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang paling berat dalam hukum pidana Indonesia. Kasus pembunuhan Nia Kurnia Sari di Kayu Tanam mengejutkan masyarakat karena korban adalah seorang remaja perempuan penjual gorengan yang dikenal baik dilingkungannya.  Tragedi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum pidana serta perlindungan bagi perempuan dan anak di lingkungan rentan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pidana dalam kasus ini secara komprehensif, termasuk proses penyidikan, unsur delik, dan putusan pengadilan. Selain itu, penulis juga menyoroti dimensi sosiologis kasus ini dalam konteks masyarakat pedesaan yang masihmemiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum.  2. Metode PenelitianPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Sumber data utama adalah peraturan perundang-undangan, dokumen kasus, literatur hukum, serta pemberitaan resmi dari kepolisian dan pengadilan. Pendekatan kasus digunakan untukmenganalisis kronologi dan proses penanganan perkara Nia Kurnia Sari. Penulis juga menggunakan analisis kualitatif terhadap peran masyarakat sekitar dan efektivitasperlindungan hukum preventif di wilayah perdesaan.  3. Kronologi PerkaraPada September tahun 2024 lalu, Nia Kurnia Sari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dikawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman. Korban terakhir terlihat menjajakan gorengan keliling sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya. Beberapa hari kemudian, jasad korban ditemukan dengan tanda-tanda kekerasan fisik. Berdasarkan penyelidikan aparat kepolisian, tersangka merupakan pria yang diduga memiliki motif pribadi terhadap korban. Dugaan awal menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan jenazah korban, yang menandakan intensi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.Fakta-fakta tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, hasil autopsi, dan penemuan barang bukti yang mengarah kepada pelaku. Setelah melalui proses penyidikan, tersangka ditangkap dan dijerat dengan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana.  4. Analisis Yuridis4.1 Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) Pasal 338 KUHP menyebutkan: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun," unsur utama: Perbuatan merampas nyawa orang lain. Dilakukan dengan kesengajaan. Korban adalah orang lain.Dalam perkara ini, unsur pembunuhan terpenuhi melalui hasil autopsi dan alat bukti lainnya yang menunjukkan adanya niat dan tindakan yang menyebabkan kematian korban. Tidak ditemukan unsur yang meringankan, seperti perkelahian spontan atau provokasi dari korban.4.2 Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) Pasal 340 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulumerampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun," dalam kasus Nia, fakta penyidikan menunjukkan bahwa tersangka telah merencanakan pertemuan dengan korban, membawa alat yang dapat digunakan untuk membunuh, dan memilih lokasi yang sepi untuk melancarkan aksinya. Unsur "dengan rencana terlebih dahulu" terpenuhi berdasarkan analisis kronologi dan motif pelaku.4.3 Pertanggungjawaban PidanaTersangka dalam kasus ini memenuhi unsur dolus atau kesengajaan dalam bentuk dolus Praemeditatus. Tidak ada bukti adanya alasan pemaaf atau pembenar seperti pembelaan terpaksa atau gangguan jiwa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana melekatsepenuhnya kepada tersangka. Dalam pertimbangan hakim, tidak ditemukan alasan untuk menjatuhkan pidana ringan.4.4 Yurisprudensi RelevanDalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/2014, majelis hakim menegaskan bahwa perencanaan pembunuhan yang dibuktikan dengan persiapan alat, pemilihan tempat, dan waktu yang disengaja merupakan dasar pemberatan hukuman. Dalam kasus lain, Putusan MA No. 131 K/Pid/2012 juga memutuskan hukuman seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap korban perempuan, menegaskan pentingnya perlindungan korban perempuan sebagai kelompok rentan.4.5 Pendapat Ahli HukumMenurut Prof. Dr. Andi Hamzah, dalam pembunuhan berencana," niat jahat (mens rea) harus dibuktikan tidak hanya dari akibatnya, tetapi dari proses berpikir pelaku sebelum tindakan dilakukan,"sementara itu, Prof. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa unsur berencana memperlihatkan kualitas moral pelaku yang lebih tercela sehingga layak dijatuhi pidana yanglebih berat. 5. Proses Penegakan HukumProses penanganan perkara menunjukkan langkah-langkah aparat penegak hukum sesuai prosedur hukum pidana: Penyidikan oleh kepolisian berdasarkan laporan keluarga. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti (keterangan saksi, visum, dan barangbukti). Penahanan dan pelimpahan berkas ke Kejaksaan. Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Pariaman.Putusan pengadilan menegaskan bahwa tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi pidana seumur hidup. Dalam proses persidangan, saksi ahli forensik dan psikolog juga dihadirkan untuk menguatkan dugaan adanya perencanaan matang oleh pelaku.  6. Perlindungan Hukum bagi Korban PerempuanKasus ini menegaskan kembali urgensi perlindungan hukum terhadap perempuan dalam masyarakat. Meskipun korban bukan dalam relasi domestik, kerentanannya sebagai perempuan dan pedagang kecil menjadikannya kelompok rentan. Dalam konteks ini, instrumen hukum seperti: UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,seharusnya diterapkan tidak hanya pasca kejadian, tetapi juga dalam konteks pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan hukum di masyarakat. Perlindungan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Pemerintah daerah, aparat desa, dan kepolisian harus bersinergi dalam membangun sistem deteksi dini terhadap potensi kejahatan terhadap perempuan.6.1 Statistik Kekerasan terhadap Perempuan di Sumatera BaratBerdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, terdapat 347 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 27 kasus berujung pada kematian. Ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus seperti pembunuhan Nia menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.6.2 Perbandingan dengan Regulasi Internasional (CEDAW)Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, menegaskan kewajiban negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan, termasuk di ruang publik. Dalam konteks ini, negara harus menjamin bahwa setiap perempuan, termasuk yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, mendapatkan perlindungan yang setara. Kasus Nia menjadi refleksi bahwaimplementasi CEDAW masih memerlukan penguatan pada tingkat lokal.  7. PembahasanAnalisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa: Penegakan hukum berjalan sesuai prosedur namun perlu percepatan waktu dalampenanganan. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi hukum tentang pentingnya pelaporan dini terhadap tindak kekerasan. Dibutuhkan pengawasan sosial di lingkungan lokal terhadap aktivitas mencurigakan.Selain itu, perlu dilakukan pemberdayaan hukum masyarakat agar setiap warga memiliki keberanian untuk melapor dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Budaya diam (code of silence) di masyarakat harus dilawan melalui program penyuluhan hukum berbasiskomunitas.  Dari sisi kriminalistik, kejahatan ini tergolong sebagai tindakan sadis yang dipengaruhi motif pribadi yang belum sepenuhnya terungkap ke publik. Namun, berdasarkan pendekatan hukumpidana, motif tidak harus dibuktikan apabila unsur-unsur perbuatan pidana telah terpenuhi.  8. Kesimpulan dan RekomendasiKasus pembunuhan terhadap Nia Kurnia Sari merupakan pelanggaran hukum berat yang memenuhi unsur Pasal 340 KUHP. Putusan pidana seumur hidup terhadap pelaku mencerminkan keseriusan pengadilan dalam menanggapi kejahatan terhadap perempuan.Rekomendasi:1. Aparat penegak hukum perlu memperkuat deteksi dini kasus kejahatan di wilayah pedesaan melalui kerja sama lintas sektor. 2. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak harus diperluas, termasuk dengan pelatihan hukum berbasis masyarakat. 3. Masyarakat harus dilibatkan dalam membentuk sistem keamanan lingkungan yang responsif dan proaktif.4. Perlu adanya dukungan pasca trauma terhadap keluarga korban oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial. 5. Pemerintah daerah perlu menyelaraskan program perlindungan perempuan denganprinsip-prinsip CEDAW.  Daftar Pustaka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/2014 Putusan Mahkamah Agung No. 131 K/Pid/2012 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2019 Lilik Mulyadi, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2018 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Sumbar, Laporan Tahunan 2021 Roeslan Saleh, Segi-Segi Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017 Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Semarang: BadanPenerbit Undip, 2015 Kompas.com, Tribunnews.com – Berita Terkait Kasus Pembunuhan Nia Kurnia Sari,2021

Analisis Yuridis terhadap Kasus Pembunuhan Nia Kurnia Sari, Gadis Penjual Gorengan di Kayu Tanam: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Oleh : Rusydi Roif Institusi: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Email: rusydiroif69@gmail.com

-- Kasus pembunuhan terhadap Nia Kurnia Sari, seorang gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada ...

selengkapnya »

Mulyadi, ST. ME : Puluhan Izin Tambang di Limapuluh Kota Kadaluarsa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi05QiZQ1GezDyrx3dGExbUE__x1_mrSQ3POWQKVS6cYLCJflbvnNXG6dRCDXrwkzRjRpTDVYtJq-ehld8WK-xpzo9TOyoJ8dmxLOe61_cxfJzmvj3jZ7QdDoZSQIIQs0cVsllMjQ1VrX87ufaFFPhGPaTaVe0CDRM9_qrm-4UDph7L0rruA7yDBZX1shl/s1067/IMG-20250703-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1067" data-original-width="1067" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi05QiZQ1GezDyrx3dGExbUE__x1_mrSQ3POWQKVS6cYLCJflbvnNXG6dRCDXrwkzRjRpTDVYtJq-ehld8WK-xpzo9TOyoJ8dmxLOe61_cxfJzmvj3jZ7QdDoZSQIIQs0cVsllMjQ1VrX87ufaFFPhGPaTaVe0CDRM9_qrm-4UDph7L0rruA7yDBZX1shl/s320/IMG-20250703-WA0029.jpg" width="320" /></a></div>  JA.com, Limapuluh Kota (Sumatra Barat)--Puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan Batuan di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, diketahui telah kadaluwarsa dan tidak diperpanjang oleh pemiliknya. Ironisnya, perusahaan-perusahaan tambang tersebut masih aktif beroperasi, ini tentu bisa di katakan beroperasi secara ilegal tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota maupun Provinsi.  Hal ini disampaikan tegas oleh Mulyadi, ST., ME, anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari Fraksi PAN, yang juga ketua KADIN Kabupaten Limapuluh Kota  “Mereka sudah tidak memiliki izin yang sah, tapi tetap beroperasi. Ini jelas pelanggaran hukum yang serius dan sangat merugikan daerah. Jalan-jalan rusak, lingkungan rusak, dan daerah tak dapat apa-apa. PAD hilang, rakyat dirugikan,” kata Mulyadi, Selasa (2/7/2025) di Limapuluh Kota.  Dikatakan, aktivitas tambang ilegal ini melanggar lebih dari 16 aturan, mulai dari Undang-Undang Minerba, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Keputusan Gubernur sebagai pihak pemberi izin. Ia mendorong agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih.  “Kalau memang terbukti ilegal, cabut izinnya, denda perusahaannya, dan hentikan operasinya! Jangan dibiarkan terus-menerus demi kepentingan segelintir pihak,” tegasnya.  Ia juga menyindir lemahnya pengawasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak yang menerbitkan izin dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sebagai pemilik wilayah operasi tambang tersebut meminta agar dibentuk Satgas Khusus untuk mengawasi dan menertibkan pertambangan nakal di wilayah ini.  “Selama ini kita lalai mengelola potensi kekayaan daerah. Harusnya ada Satgas pengawasan tambang, sehingga kapasitas produksi, dampak lingkungan, dan kontribusi PAD bisa dikontrol dengan benar,” ujar Mulyadi.  Alumni Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga menyinggung banyaknya perusahaan tambang yang menunggak pajak dan tak melaporkan produksi mereka secara transparan. Mulyadi mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh dan tindakan hukum konkret.  “Mereka ambil untung besar tapi pajak tak dibayar, IUP mati dibiarkan. Ini pelanggaran besar, dan pemerintah tidak boleh diam!” tegasnya lagi.  Sebagai wakil rakyat, Mulyadi menyatakan pihaknya di DPRD akan mendorong pembahasan khusus terkait hal ini, dan mengawal agar tindakan tegas benar-benar dilakukan.  Mulyadi, ST., ME ini dikenal sebagai pengusaha daerah, mantan Ketua Umum HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kabupaten Limapuluh Kota serta sekarang menjadi Ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Limapuluh Kota dikenal vokal dan disorot atas keberaniannya dalam membela kepentingan daerah menjadi catatan penting dalam peta politik lokal. (MG)

Mulyadi, ST. ME : Puluhan Izin Tambang di Limapuluh Kota Kadaluarsa

JA.com, Limapuluh Kota (Sumatra Barat)--Puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan Batuan di Kabupaten Limap...

selengkapnya »

Fajar Vesky Autokritik RPJMD Limapuluh Kota: Pemda Terlambat 28 Hari, DPRD Telatnya 40 Hari, Apa Kata Rakyat Kita Nanti?

Analisis Yuridis terhadap Kasus Pembunuhan Nia Kurnia Sari, Gadis Penjual Gorengan di Kayu Tanam: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Oleh : Rusydi Roif Institusi: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Email: rusydiroif69@gmail.com

Mulyadi, ST. ME : Puluhan Izin Tambang di Limapuluh Kota Kadaluarsa

Next

Newer Posts

Previous

Older Posts