Analisis Yuridis terhadap Kasus Pembunuhan Nia Kurnia Sari, Gadis Penjual Gorengan di Kayu Tanam: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Oleh : Rusydi Roif Institusi: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Email: rusydiroif69@gmail.com

<p><br /></p><p>-- Kasus pembunuhan terhadap Nia Kurnia Sari, seorang gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada 16 September tahun 2024 menjadi sorotan publik karena kekejaman dan latar belakang sosial korban. Artikel ini menganalisis aspekyuridis kasus tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, serta meninjau proses penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum. </p><p><br /></p><p>Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan kasus guna memberikan pemahaman terhadap penerapan hukum pidana materiil dan formil dalam perkara ini. </p><p><br /></p><p>Kata Kunci : Pembunuhan, Hukum Pidana, KUHP, Proses Peradilan, Perlindungan Hukum</p><p>1. Pendahuluan</p><p>Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang paling berat dalam hukum pidana Indonesia. Kasus pembunuhan Nia Kurnia Sari di Kayu Tanam mengejutkan masyarakat karena korban adalah seorang remaja perempuan penjual gorengan yang dikenal baik dilingkungannya. </p><p><br /></p><p>Tragedi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum pidana serta perlindungan bagi perempuan dan anak di lingkungan rentan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pidana dalam kasus ini secara komprehensif, termasuk proses penyidikan, unsur delik, dan putusan pengadilan. Selain itu, penulis juga menyoroti dimensi sosiologis kasus ini dalam konteks masyarakat pedesaan yang masihmemiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. </p><p><br /></p><p>2. Metode Penelitian</p><p>Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Sumber data utama adalah peraturan perundang-undangan, dokumen kasus, literatur hukum, serta pemberitaan resmi dari kepolisian dan pengadilan. Pendekatan kasus digunakan untukmenganalisis kronologi dan proses penanganan perkara Nia Kurnia Sari. Penulis juga menggunakan analisis kualitatif terhadap peran masyarakat sekitar dan efektivitasperlindungan hukum preventif di wilayah perdesaan. </p><p><br /></p><p>3. Kronologi Perkara</p><p>Pada September tahun 2024 lalu, Nia Kurnia Sari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dikawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman. Korban terakhir terlihat menjajakan gorengan keliling sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya. Beberapa hari kemudian, jasad korban ditemukan dengan tanda-tanda kekerasan fisik. </p><p>Berdasarkan penyelidikan aparat kepolisian, tersangka merupakan pria yang diduga memiliki motif pribadi terhadap korban. Dugaan awal menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan jenazah korban, yang menandakan intensi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.</p><p>Fakta-fakta tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, hasil autopsi, dan penemuan barang bukti yang mengarah kepada pelaku. Setelah melalui proses penyidikan, tersangka ditangkap dan dijerat dengan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. </p><p><br /></p><p>4. Analisis Yuridis</p><p>4.1 Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) Pasal 338 KUHP menyebutkan: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun," unsur utama:</p><p> Perbuatan merampas nyawa orang lain.</p><p> Dilakukan dengan kesengajaan.</p><p> Korban adalah orang lain.</p><p>Dalam perkara ini, unsur pembunuhan terpenuhi melalui hasil autopsi dan alat bukti lainnya yang menunjukkan adanya niat dan tindakan yang menyebabkan kematian korban. Tidak ditemukan unsur yang meringankan, seperti perkelahian spontan atau provokasi dari korban.</p><p>4.2 Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) Pasal 340 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulumerampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun," dalam kasus Nia, fakta penyidikan menunjukkan bahwa tersangka telah merencanakan pertemuan dengan korban, membawa alat yang dapat digunakan untuk membunuh, dan memilih lokasi yang sepi untuk melancarkan aksinya. </p><p>Unsur "dengan rencana terlebih dahulu" terpenuhi berdasarkan analisis kronologi dan motif pelaku.</p><p>4.3 Pertanggungjawaban Pidana</p><p>Tersangka dalam kasus ini memenuhi unsur dolus atau kesengajaan dalam bentuk dolus Praemeditatus. Tidak ada bukti adanya alasan pemaaf atau pembenar seperti pembelaan terpaksa atau gangguan jiwa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana melekatsepenuhnya kepada tersangka. Dalam pertimbangan hakim, tidak ditemukan alasan untuk menjatuhkan pidana ringan.</p><p>4.4 Yurisprudensi Relevan</p><p>Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/2014, majelis hakim menegaskan bahwa perencanaan pembunuhan yang dibuktikan dengan persiapan alat, pemilihan tempat, dan waktu yang disengaja merupakan dasar pemberatan hukuman. </p><p>Dalam kasus lain, Putusan MA No. 131 K/Pid/2012 juga memutuskan hukuman seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap korban perempuan, menegaskan pentingnya perlindungan korban perempuan sebagai kelompok rentan.</p><p>4.5 Pendapat Ahli Hukum</p><p>Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, dalam pembunuhan berencana," niat jahat (mens rea) harus dibuktikan tidak hanya dari akibatnya, tetapi dari proses berpikir pelaku sebelum tindakan dilakukan,"sementara itu, Prof. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa unsur berencana memperlihatkan kualitas moral pelaku yang lebih tercela sehingga layak dijatuhi pidana yanglebih berat.</p><p><br /></p><p><br /></p><p>5. Proses Penegakan Hukum</p><p>Proses penanganan perkara menunjukkan langkah-langkah aparat penegak hukum sesuai prosedur hukum pidana:</p><p> Penyidikan oleh kepolisian berdasarkan laporan keluarga.</p><p> Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti (keterangan saksi, visum, dan barang</p><p>bukti).</p><p> Penahanan dan pelimpahan berkas ke Kejaksaan.</p><p> Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.</p><p> Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Pariaman.</p><p>Putusan pengadilan menegaskan bahwa tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi pidana seumur hidup. Dalam proses persidangan, saksi ahli forensik dan psikolog juga dihadirkan untuk menguatkan dugaan adanya perencanaan matang oleh pelaku. </p><p><br /></p><p>6. Perlindungan Hukum bagi Korban Perempuan</p><p>Kasus ini menegaskan kembali urgensi perlindungan hukum terhadap perempuan dalam masyarakat. Meskipun korban bukan dalam relasi domestik, kerentanannya sebagai perempuan dan pedagang kecil menjadikannya kelompok rentan. Dalam konteks ini, instrumen hukum seperti:</p><p> UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,</p><p> UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,</p><p>seharusnya diterapkan tidak hanya pasca kejadian, tetapi juga dalam konteks pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan hukum di masyarakat. Perlindungan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Pemerintah daerah, aparat desa, dan kepolisian harus bersinergi dalam membangun sistem deteksi dini terhadap potensi kejahatan terhadap perempuan.</p><p>6.1 Statistik Kekerasan terhadap Perempuan di Sumatera Barat</p><p>Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, terdapat 347 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 27 kasus berujung pada kematian. Ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus seperti pembunuhan Nia menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.</p><p>6.2 Perbandingan dengan Regulasi Internasional (CEDAW)</p><p>Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, menegaskan kewajiban negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan, termasuk di ruang publik. Dalam konteks ini, negara harus menjamin bahwa setiap perempuan, termasuk yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, mendapatkan perlindungan yang setara. Kasus Nia menjadi refleksi bahwaimplementasi CEDAW masih memerlukan penguatan pada tingkat lokal. </p><p><br /></p><p>7. Pembahasan</p><p>Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa:</p><p> Penegakan hukum berjalan sesuai prosedur namun perlu percepatan waktu dalampenanganan.</p><p> Masyarakat perlu mendapatkan edukasi hukum tentang pentingnya pelaporan dini terhadap tindak kekerasan.</p><p> Dibutuhkan pengawasan sosial di lingkungan lokal terhadap aktivitas mencurigakan.</p><p>Selain itu, perlu dilakukan pemberdayaan hukum masyarakat agar setiap warga memiliki keberanian untuk melapor dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Budaya diam (code of silence) di masyarakat harus dilawan melalui program penyuluhan hukum berbasiskomunitas. </p><p><br /></p><p>Dari sisi kriminalistik, kejahatan ini tergolong sebagai tindakan sadis yang dipengaruhi motif pribadi yang belum sepenuhnya terungkap ke publik. Namun, berdasarkan pendekatan hukumpidana, motif tidak harus dibuktikan apabila unsur-unsur perbuatan pidana telah terpenuhi. </p><p><br /></p><p>8. Kesimpulan dan Rekomendasi</p><p>Kasus pembunuhan terhadap Nia Kurnia Sari merupakan pelanggaran hukum berat yang memenuhi unsur Pasal 340 KUHP. Putusan pidana seumur hidup terhadap pelaku mencerminkan keseriusan pengadilan dalam menanggapi kejahatan terhadap perempuan.</p><p>Rekomendasi:</p><p>1. Aparat penegak hukum perlu memperkuat deteksi dini kasus kejahatan di wilayah pedesaan melalui kerja sama lintas sektor. </p><p>2. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak harus diperluas, termasuk dengan pelatihan hukum berbasis masyarakat. </p><p>3. Masyarakat harus dilibatkan dalam membentuk sistem keamanan lingkungan yang responsif dan proaktif.</p><p>4. Perlu adanya dukungan pasca trauma terhadap keluarga korban oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial. </p><p>5. Pemerintah daerah perlu menyelaraskan program perlindungan perempuan denganprinsip-prinsip CEDAW. </p><p><br /></p><p>Daftar Pustaka</p><p> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</p><p> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p><p> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p><p> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW</p><p> Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/2014</p><p> Putusan Mahkamah Agung No. 131 K/Pid/2012</p><p> Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2019</p><p> Lilik Mulyadi, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020</p><p> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2018</p><p> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2021</p><p> Dinas Pemberdayaan Perempuan Sumbar, Laporan Tahunan 2021</p><p> Roeslan Saleh, Segi-Segi Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017</p><p> Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan</p><p>Penerbit Undip, 2015</p><p> Kompas.com, Tribunnews.com – Berita Terkait Kasus Pembunuhan Nia Kurnia Sari,</p><p>2021</p>

Analisis Yuridis terhadap Kasus Pembunuhan Nia Kurnia Sari, Gadis Penjual Gorengan di Kayu Tanam: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Oleh : Rusydi Roif Institusi: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Email: rusydiroif69@gmail.com

-- Kasus pembunuhan terhadap Nia Kurnia Sari, seorang gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada ...

selengkapnya »

Mulyadi, ST. ME : Puluhan Izin Tambang di Limapuluh Kota Kadaluarsa

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi05QiZQ1GezDyrx3dGExbUE__x1_mrSQ3POWQKVS6cYLCJflbvnNXG6dRCDXrwkzRjRpTDVYtJq-ehld8WK-xpzo9TOyoJ8dmxLOe61_cxfJzmvj3jZ7QdDoZSQIIQs0cVsllMjQ1VrX87ufaFFPhGPaTaVe0CDRM9_qrm-4UDph7L0rruA7yDBZX1shl/s1067/IMG-20250703-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1067" data-original-width="1067" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi05QiZQ1GezDyrx3dGExbUE__x1_mrSQ3POWQKVS6cYLCJflbvnNXG6dRCDXrwkzRjRpTDVYtJq-ehld8WK-xpzo9TOyoJ8dmxLOe61_cxfJzmvj3jZ7QdDoZSQIIQs0cVsllMjQ1VrX87ufaFFPhGPaTaVe0CDRM9_qrm-4UDph7L0rruA7yDBZX1shl/s320/IMG-20250703-WA0029.jpg" width="320" /></a></div><br /> <p></p><p>JA.com, Limapuluh Kota (Sumatra Barat)--Puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan Batuan di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, diketahui telah kadaluwarsa dan tidak diperpanjang oleh pemiliknya. Ironisnya, perusahaan-perusahaan tambang tersebut masih aktif beroperasi, ini tentu bisa di katakan beroperasi secara ilegal tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota maupun Provinsi. </p><p><br /></p><p>Hal ini disampaikan tegas oleh Mulyadi, ST., ME, anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari Fraksi PAN, yang juga ketua KADIN Kabupaten Limapuluh Kota </p><p><br /></p><p>“Mereka sudah tidak memiliki izin yang sah, tapi tetap beroperasi. Ini jelas pelanggaran hukum yang serius dan sangat merugikan daerah. Jalan-jalan rusak, lingkungan rusak, dan daerah tak dapat apa-apa. PAD hilang, rakyat dirugikan,” kata Mulyadi, Selasa (2/7/2025) di Limapuluh Kota. </p><p><br /></p><p>Dikatakan, aktivitas tambang ilegal ini melanggar lebih dari 16 aturan, mulai dari Undang-Undang Minerba, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Keputusan Gubernur sebagai pihak pemberi izin. Ia mendorong agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih. </p><p><br /></p><p>“Kalau memang terbukti ilegal, cabut izinnya, denda perusahaannya, dan hentikan operasinya! Jangan dibiarkan terus-menerus demi kepentingan segelintir pihak,” tegasnya. </p><p><br /></p><p>Ia juga menyindir lemahnya pengawasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak yang menerbitkan izin dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sebagai pemilik wilayah operasi tambang tersebut meminta agar dibentuk Satgas Khusus untuk mengawasi dan menertibkan pertambangan nakal di wilayah ini. </p><p><br /></p><p>“Selama ini kita lalai mengelola potensi kekayaan daerah. Harusnya ada Satgas pengawasan tambang, sehingga kapasitas produksi, dampak lingkungan, dan kontribusi PAD bisa dikontrol dengan benar,” ujar Mulyadi. </p><p><br /></p><p>Alumni Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga menyinggung banyaknya perusahaan tambang yang menunggak pajak dan tak melaporkan produksi mereka secara transparan. Mulyadi mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh dan tindakan hukum konkret. </p><p><br /></p><p>“Mereka ambil untung besar tapi pajak tak dibayar, IUP mati dibiarkan. Ini pelanggaran besar, dan pemerintah tidak boleh diam!” tegasnya lagi. </p><p><br /></p><p>Sebagai wakil rakyat, Mulyadi menyatakan pihaknya di DPRD akan mendorong pembahasan khusus terkait hal ini, dan mengawal agar tindakan tegas benar-benar dilakukan. </p><p><br /></p><p>Mulyadi, ST., ME ini dikenal sebagai pengusaha daerah, mantan Ketua Umum HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kabupaten Limapuluh Kota serta sekarang menjadi Ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Limapuluh Kota dikenal vokal dan disorot atas keberaniannya dalam membela kepentingan daerah menjadi catatan penting dalam peta politik lokal. (MG)</p>

Mulyadi, ST. ME : Puluhan Izin Tambang di Limapuluh Kota Kadaluarsa

  JA.com, Limapuluh Kota (Sumatra Barat)--Puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan Batuan di Kabupaten Limap...

selengkapnya »

Balai Wartawan Luak Limopuluah Sikapi dan Pastikan Media Online Balaiwartawan.com Bukan Website Resmi Organisasi BW Luak Limopuluah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR0qxB24ZoVrj96a5jThFKyD_Btn8ygwKoBlsg8F9yPLwsPdZqqmvzaHpXGTt54HBW1cAFDvJTtof-XVYTgxZYJl2DETDUvhSxvCad2YYBLZrYDMyLYsWJjmXWRujqIyTjBWmo7cvGRVaoJIwr2YCz-GiNy69R9XsbM-OtoHNi3kUbyYQthhDg_YShZixX/s1280/IMG-20250625-WA0035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR0qxB24ZoVrj96a5jThFKyD_Btn8ygwKoBlsg8F9yPLwsPdZqqmvzaHpXGTt54HBW1cAFDvJTtof-XVYTgxZYJl2DETDUvhSxvCad2YYBLZrYDMyLYsWJjmXWRujqIyTjBWmo7cvGRVaoJIwr2YCz-GiNy69R9XsbM-OtoHNi3kUbyYQthhDg_YShZixX/s320/IMG-20250625-WA0035.jpg" width="320" /></a></div><p>JA.com, Limapuluh Kota (Sumatra Barat)--Balai Wartawan Luak Limopuluah, Sumatera Barat, merespon adanya pemberitaan yang sempat viral dari salah satu media online, Matapubliknusantara.Com, yang menayangkan pemberitaan media berjudul 'Wartawan BW dan Anggota LSM GIB Laporkan Dirut PDAM Terkait Pegencaman', kemarin. </p><p><br /></p><p>Kejadian tersebut secara tidak langsung sontak saja meimbulkan persepsi publik, kalau yang melakukan pelaporan terhadap seorang pejabat publik di Kabupaten Limapuluh Kota ke kepolisian, sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan media dimaksud, adalah atas nama anggota atau organisasi Balai Wartawan Luak Limopuluah.  </p><p><br /></p><p>Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Balai Wartawan Luak Limopuluah, Aking Romi Yunanda, pada Rabu (25/06/2025) siang memberikan keterangan sekaligus pernyataan sikap bersama anggota Balai Wartawan Luak Limopuluah, untuk meluruskan persepsi publik terkait isu di dalam pemberitaan dimaksud. </p><p><br /></p><p>"Pertama, bahwa wartawan atau redaksi media online Balaiwartawan.com yang melapor ke kepolisian itu bukan merupakan organisasi Balai Wartawan Luak Limopuluah. Melainkan atas nama pribadi dan/atau media massa yang dikelola oleh perusahaan pers," kata Sekretaris Balai Wartawan Luak Limopuluah, Aking Romi Yunanda didampingi sejumlah angota Balai Wartawan lainnya. </p><p><br /></p><p>Kedua, dia menambahkan, segala tindakan dan konsekwensi secara hukum oleh wartawan atau pun redaksi media online Balaiwartawan.com yang sempat melaporkan Kepala PDAM Kabupaten Limapuluh Kota ke polisi, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab personal wartawan dan perusahaan pers media dimaksud, bukan organisasi Balai Wartawan Luak Limopuluah. </p><p><br /></p><p>"Pernyataan sikap ini dibuat mengingat banyaknya pertanyaan dari masyarakat serta kalangan pers baik di dalam dan luar daerah, yang menanyakan kebenaran informasi itu ke anggota dan pengurus BW Luak Limopuluah. Soal pemberitaan pelaporan seorang pejabat publik ke kepolisian," terangnya. </p><p><br /></p><p>Selaku pengurus Balai Wartawan Luak Limopuluah, Aking berharap seluruh anggota BW Luak Limopuluah tetap menjaga profesionalitas dalam melakukan peliputan di lapangan. Disamping itu juga tidak lupa mengedepankan kaidah-kaidah serta kode etik jurnalistik, guna menjaga nama baik organisasi BW di mata publik. </p><p><br /></p><p>"Kita tentu juga tidak membantah, bahwa dalam proses peliputan dan menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, itu tidak lepas dari permasalahan bahkan konsekwensi hukum. Tapi kita tetap mengimbau kepada seluruh wartawan khususnya anggota BW Luak Limopuluah, untuk selalu berpegang teguh dan menjaga kode etik dan kaidah jurnalistik sebagaimana diatur UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," tutupnya. (MG)</p>

Balai Wartawan Luak Limopuluah Sikapi dan Pastikan Media Online Balaiwartawan.com Bukan Website Resmi Organisasi BW Luak Limopuluah

JA.com, Limapuluh Kota (Sumatra Barat)--Balai Wartawan Luak Limopuluah, Sumatera Barat, merespon adanya pemberitaan yang sempat viral dari s...

selengkapnya »

Sastra Yunita, Srikandi Limapuluh Kota Melaju Ke PAI Award Nasional

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCyUqIdqeMRxZBG_jviYWTpYAc8srHYqSHf9DrRWOOsDv0bxhlOsg35WmeCjYB2BtEDGZCU8bYrN9biMeqEZJFs81lzXmTR7EqFWqzM_eVrtd4GaTNt6SIYVnqJIMBYSe-8pCa3sU9MKTYAf8IHjQ8RWwlm8C7uxcUEJSV9jRk6jO-D1ORdp0oy-bYfi66/s1600/IMG-20250619-WA0036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCyUqIdqeMRxZBG_jviYWTpYAc8srHYqSHf9DrRWOOsDv0bxhlOsg35WmeCjYB2BtEDGZCU8bYrN9biMeqEZJFs81lzXmTR7EqFWqzM_eVrtd4GaTNt6SIYVnqJIMBYSe-8pCa3sU9MKTYAf8IHjQ8RWwlm8C7uxcUEJSV9jRk6jO-D1ORdp0oy-bYfi66/s320/IMG-20250619-WA0036.jpg" width="320" /></a></div><br /><p></p><p>JA.com, Limapuluh Kota (Sumatra Barat )--Sastra Yunita  Penyuluh Agama Islam Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota sukses mengharumkan nama daerah mewakili Sumatera Barat pada ajang Penyuluh Agama Award Tingkat Nasional tahun 2025 kategori Literasi Al-Quran. </p><p><br /></p><p>"Alhamdulillah, kerja keras pengabdian dalam program literasi Al-Quran bagi kelompok binaan khususnya di Kecamatan Situjuah mendapat apresiasi serta sambutan dari masyarakat. Apresiasi tersebut telah menjadi energi baru bagi Saya untuk ikut pada ajang Penyuluh Award secara berjenjang, yang puncaknya saat ini kata Iche sapaanya, belum lama ini di Situjuh, Limapuluh Kota. </p><p><br /></p><p>Dikatakan istri tercinta Dodi Hendra yang masuk  nominasi tingkat Nasional itu, dirinya tengah mempersiapkan untuk menjadi yang terbaik pada kegiatan Nasional yang akan dihelat di Jakarta pada medio Juli mendatang. </p><p><br /></p><p>"Saya merasa sangat bersyukur dapat mewakili Sumatera Barat pada ajang Penyuluh Agama Award tingkat Nasional tahun ini," ujarnya. </p><p><br /></p><p>Lebih lanjut, iamenuturkan awal lahirnya program pola Sepuluh Kali Pertemuan Sepuluh Materi yang kemudian dikenal dengan Pola Sepuh-Sepuh yang lahir dari hasil pengamatan  mendalam terhadap kondisi sosiologis ke-agamaan kelompok binaan terutama terkait kualitas bacaan Al-Quran kelompok lansia. </p><p><br /></p><p>“Pola Sepuh-Sepuh hadir  dalam kegiatan Tahsin Al-Quran untuk kelompok lansia sebagai ikhtiar meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran lansia. Melalui metode Sepuh-Sepuh setiap pertemuan akan diberikan satu materi Tahsin mulai dari, Makharijul huruf, Sifatul Huruf, Mad, Tasydid, Sukun, Hukum Nun Mati dan Mim Mati, lafzul Jalalah, Waqaf dan Huruf Muqattha’a  dengan harapan kelompok binaan akan mampu membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tuntuan yang ada," terang perempuan 36 tahun ini. </p><p><br /></p><p>Kemudian, terkait hasil yang telah dicapai dari pola Sepuh-Sepuh Iche menjelaskan, setelah berjalan satu tahun pola Sepuh-Sepuh secara umum telah banyak meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kelompok lansia  yang dirasakan langsung oleh peserta program. </p><p><br /></p><p>“Evaluasi yang dilakukan setelah program berjalan, dari 75 orang peserta secara rinci 10 orang peserta pemula, sebanyak 9 orang mampu membaca Al-Qur’an dengan terbata-bata namun benar. Dari 65 peserta lanjutan, 55 orang menunjukkan peningkatan dalam penguasaan tajwid, terutama dalam hokum mad dan nun sukun. Kesalahan umum seperti bacaan gharib dan pengabaian mad mulai berkurang secara signifikan. Pada Tahun 2024 Majelis Taklim Nurul Hikmah mengadakan Khatam Al-Qur’an Lansia," jelas lulusan UIN Imam Bonjol ini. </p><p><br /></p><p>Terpisah, Rida Darwis (68) salah satu peserta pola Sepuh-Sepuh merasakan manfaat yang luar biasa setelah mengikuti kegiatan tahzim Al-Quran melalui pola Sepuh-Sepuh. </p><p><br /></p><p>“Alhamduillah, kini ambo lah bisa mam baco Al-Quran dengan tajwid yang bana, kini ambo lah maraso percaya diri dengan bacaan Al-Quran ambo, nan salamo ko masih balepotan. Harapan ambo kegiatan yang dipelopori oleh Ustazah Iche ko dapek dilanjutikan,” tutur Rida. (MG)</p>

Sastra Yunita, Srikandi Limapuluh Kota Melaju Ke PAI Award Nasional

  JA.com, Limapuluh Kota (Sumatra Barat )--Sastra Yunita  Penyuluh Agama Islam Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota suks...

selengkapnya »

Forki Sumbar Buka Pendaftaran Pemilihan Ketua

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgtr-ty18-Oh3-BV35WyBwWv1i5HUKw7zkaqxin1kj9CIGopWQ0wF2fjEossmos8IMmAq7p6MHn0HBX10PkGwwbcpwlHZsviIW8P7uJ-mZqfu1gtdEQ8ZtN06f-C5n3Q5UIyFanOc4xllXw2GNiu8EnZnrv3C-N0eyW3pbtdu9v7qnI2Rx8NRYj8jroTlT/s1040/IMG-20250618-WA0006.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgtr-ty18-Oh3-BV35WyBwWv1i5HUKw7zkaqxin1kj9CIGopWQ0wF2fjEossmos8IMmAq7p6MHn0HBX10PkGwwbcpwlHZsviIW8P7uJ-mZqfu1gtdEQ8ZtN06f-C5n3Q5UIyFanOc4xllXw2GNiu8EnZnrv3C-N0eyW3pbtdu9v7qnI2Rx8NRYj8jroTlT/w640-h480/IMG-20250618-WA0006.jpg" width="640" /></a></div><p>JA.com, Padang (Sumatera Barat)-- Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Sumatera Barat melaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov) pada 26 Juni 2025 di Truntum hotel, guna pemilihan Ketua Umum periode 2025 - 2029.</p><p>Hal ini di jelaskan oleh Ketua Harian Forki Sumbar, Kompol Alvira bahwa kepengurusan periode 2020 - 2025 sudah berakhir, maka Forki akan mengadakan pemilihan ketua baru untuk periode berikutnya dan jajaran pengurus." jelasnya, pada konferensi pers di Damar shaker, Senin (16/6).</p><p>Tambahnya, Dalam Musprov ini Forki telah membentuk beberapa panitia penjaringan dan penyaringan untuk pemilihan ketua umum baru, maka kami menghimbau para jajaran pengurus untuk dapat ikut serta dalam pemilihan ketua umum ini, baik secara organisasi maupun pribadi, yang penting memenuhi syarat yang telah di tetapkan pada tatib pemilihan ini.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhws_wPDmIR_17GI4M0lv201gse7YJVfi9VJnBWrN1PWgySPvSRWfqFQrt2A6xpxhGc9T3fYMABMLBbYp9e5hXLko2WVcKim4EyA7xD2dt7bhZrJ9pv1YwGwAHEX3Yfc5GRodp_VMa0sad3yPgya3RTIwF7r_daPEbHXAimXDIdPYOWCKHowT1oAga8DyG5/s1040/IMG-20250618-WA0005.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhws_wPDmIR_17GI4M0lv201gse7YJVfi9VJnBWrN1PWgySPvSRWfqFQrt2A6xpxhGc9T3fYMABMLBbYp9e5hXLko2WVcKim4EyA7xD2dt7bhZrJ9pv1YwGwAHEX3Yfc5GRodp_VMa0sad3yPgya3RTIwF7r_daPEbHXAimXDIdPYOWCKHowT1oAga8DyG5/s320/IMG-20250618-WA0005.jpg" width="320" /></a></div><p>Ir. Mazhar Putra sebagai ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) mengatakan untuk pendaftaran bacalon ketua harus mempunyai 30 persen dukungan dari perguruan dan 30 persen dukungan dari pengurus cabang (Pengcab) Forki." jelasnya.</p><p>Untuk jadwal pendaftaran dan pengambilan formulir mulai tanggal 19 -20 Juni 2025 pada jam kerja, dan begitu juga dengan pengembalian formulir 23 - 24 Juni 2025." tuturnya.</p><p>Disamping itu Firdaus Ilyas sebagai Steering Commitee (SC) berharap dengan Musprov ini kita memilih ketua umum periode sekarang dapat menunjang kemajuan forki kedepannya.</p><p>Hadir dalam konferensi pers tersebut Andi Kurniawan sebagai oraganisation commitee (OC), juga pengurus lainnya.</p><p><br /></p><p><br /></p><p>*** Micke ***</p>

Forki Sumbar Buka Pendaftaran Pemilihan Ketua

JA.com, Padang (Sumatera Barat)-- Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Sumatera Barat melaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov) pa...

selengkapnya »

Lebih Dekat Dengan Sang Juara Mubaligh Bank Nagari Syariah Tingkat Payakumbuh, Affiq Ricadra Alfaruq

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKOH2ZrGmTb_Ovpx6kRuqhLfJCG_V_GguoNKD-hUIzh4wapJzwnwBUgWeu6WFx4bD-E1ZrF6VVFUrEUOB9uaIT8uJtpLK4JrmvAtA-A8l9QBja1tSLGJ9Pw5ccNUVzx22Rd0HQIbfCsAo8yaF_JuIyy8cnoa_qXApkavGfesHL0AJMzLe4Zi_ZPyMsfrMW/s4032/20250518_185229.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4032" data-original-width="1860" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKOH2ZrGmTb_Ovpx6kRuqhLfJCG_V_GguoNKD-hUIzh4wapJzwnwBUgWeu6WFx4bD-E1ZrF6VVFUrEUOB9uaIT8uJtpLK4JrmvAtA-A8l9QBja1tSLGJ9Pw5ccNUVzx22Rd0HQIbfCsAo8yaF_JuIyy8cnoa_qXApkavGfesHL0AJMzLe4Zi_ZPyMsfrMW/s320/20250518_185229.jpg" width="148" /></a></div><br /><p><br /></p><p>JA.com, Payakumbuh (Sumatra Barat)--Berperawan sedang, kulit putih bersih, punya gaya dan tampilan sederhana, sosok nan melekat pada diri Affiq Ricadra Alfaruq (11). Saat ini sulung dari tiga bersaudara itu tengah menimba ilmu di SDIT Mutiara Hati, kelas 6.2 Imam Muslim. </p><p><br /></p><p>Sang juara Affiq tersebut,  merupakan buah hati dari pasangan Rahmatati dan Erick yang berdomisili di RT/RW : 004/001, Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat. </p><p><br /></p><p>Uda alias kakak dari Aqil Ricadra Almufid (9) ini, kesehariannya tidaklah jauh berbeda dengan teman-teman seusianya. Disamping membantu kedua orang tua, juga menjaga kedua adik laki-lakinya. Kalau untuk belajar, jangan tanya itu, adalah bak kebutuhan yang dilakoninya setiap ada waktu luang. </p><p><br /></p><p>"Saya dirumah menjaga adik-adik dan membantu kedua orang tua. Saat waktu luang, Saya belajar dan belajar," kata Affiq ketika itu. </p><p><br /></p><p>Baginya, asalkan ada waktu luang, kesempatan itu digunakan untuk belajar, yah belajar tentang banyak hal. Bukankah kelak ia berkeinginan jadi orang berguna bagi keluarga, bangsa, negara dan agamanya. </p><p><br /></p><p>"Untuk saat ini tak banyak yang Saya pikirkan. Yang jelas, kelak Saya ingin menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, negara dan agama. Untuk itulah Saya terus belajar dan belajar," kata Uda Attar Ricadra Arrayan (1,5) ini dengan mantap. </p><p><br /></p><p>Sekedar diketahui, berbagai prestasi nan bergengsi pernah diraih oleh Affiq Ricadra Alfaruq . Diantaranya,  juara 2 Pildacil Porsadin tingkat Kota Payakumbuh, juara 3 MTQ Nasional tingkat Kota Payakumbuh cabang Pildacil, juara 3 lomba Pildacil tingkat SD se Kota Payakumbuh. </p><p><br /></p><p>Disamping menyabet juara 1 lomba mubaligh Bank Nagari Syariah tingkat SD se-Luak Limopuluah (Kota Payakumbuh-Kabupaten Limapuluh Kota-red), Affiq juga menorehkan prestasi gemilang, juara 1 Pildacil se Sumbar diselenggarakan oleh Minang Maimbau. Terakhir juara 2 Pildacil GTC 8th di MTsN 1 Kota Payakumbuh. (Flo)</p>

Lebih Dekat Dengan Sang Juara Mubaligh Bank Nagari Syariah Tingkat Payakumbuh, Affiq Ricadra Alfaruq

JA.com, Payakumbuh (Sumatra Barat)--Berperawan sedang, kulit putih bersih, punya gaya dan tampilan sederhana, sosok nan melekat pada diri Af...

selengkapnya »