JA.com, Solok Selatan (Sumatera Barat)--Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Desember 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Yulian Efi mengharapkan adanya refokusing anggaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Hal ini disampaikan Yulian Efi ketika ditemui jurnalandalas.com diruang kerjanya Rabu (1/7/2020). Sekda menanggapi usulan, penambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Solsel sekitar Rp3,2 miliar, dari anggaran semula Rp16 miliar menjadi Rp19, 2 miliar.
"Sebelum wabah pandemi Covid-19, pembahasan anggaran cukup alot sampai ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga disepakati angka final Rp16 miliar ketika itu," kata Yulian Efi.
Menurutnya, dengan asumsi anggaran Rp 40 juta per-Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana total jumlah 400 TPS sebelum pandemi Covid-19. Namun dimasa Pandemi Covid-19 terjadi penambahan 60 TPS.
"Kalau kita melihat kabupaten lain seperti kabupaten Solok, estimasi anggaran sekitar Rp.25 juta per-TPS. Bahkan, di kabupaten Solok tersebut masih ada daerah terpencil yang menggunakan transportasi Kuda untuk menjangkau wilayahnya. Seperti kecamatan Tigo Lurah di Garabak Data," jeasnya.
Sehingga, pihaknya berharap adanya refokusing anggaran dari KPU Solsel atau optimalisasi anggaran yang telah ada, karena kondisi keuangan daerah sangat minim di massa pandemi Covid-19 disebabkan adanya pemotongan anggaran sekitar Rp170 miliar. Diantaranya, sekitar Rp100 miliar bersumber dari DAK dan Rp.70 miliar berasal dari anggaran APBD Solsel.
Pemotongan alokasi anggaran itu, sebutnya, bersumber dari APBD Solsel, dimanfaatkan untuk sektor Kesehatan, Program Padat Karya dan sisanya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sedangkan, bersumber dari DAK ditarik pemerintah pusat."Akibatnya, tidak ada pembangunan infrastruktur selain sektor pendidikan dan kesehatan," tutur Sekda.
Pihaknya mengatakan dengan situasi keuangan yang sulit saat ini menyebabkan sedikitnya anggaran tersedia. "Proses Pilkada tetap jalan dengan anggaran yang sudah ada. KPU Solsel diminta refokusing anggaran namun jika tidak memungkinkan, kita lihat di anggaran perubahan APBD 2020," jelasya.
Ia mengatakan, dengan situasi pandemi Covid-19, alternatif refokusing anggaran di KPU Solsel, bisa saja dengan mengurangi SPPD, biaya rapat-rapat, Alat Tulis Kantor (ATK), Sosialisasi dan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Bukan tidak mau namun kondisi keuangan yang sulit. Untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) petugas saat penyelenggaraan Pilkada, dibantu pemerintah daerah maupun pusat," terangnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Solsel, Nila Puspita menyatakan pihaknya mengusulkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) ke Pemkab Solsel dengan total anggaran sekitar Rp19,2 miliar. "Restrukturisasi anggaran dimassa Covid-19 naik sekitar Rp3,2 miliar dari anggaran sebelumnya di angka Rp16 miliar," ujarnya.
Hal itu, kata Nila dikarenakan adanya penambahan 60 TPS tentu secara otomatis juga menambah petugas.
"Sesuai Protokol Kesehatan Covid, jumlah pemilih tiap TPS maksimal 500 orang, tutupnya.
* dirman *