(DJPB) Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Sinergi Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan, Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik di Kabupaten Tanah Datar.
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM dengan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumbar Heru Pudyo Nugroho, Kamis (10/11/2022), kemarin di Gedung Indojolito Batusangkar.
Hadir pada acara tersebut Sekda Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana, Kepala KPPN Bukittinggi, Asisten Ekobang Abdul Hakim, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Kepala OPD terkait dan undangan lainnya.
Kepala Kanwil DJPB Heru Pudyo Nugroho menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanah Datar atas berbagai prestasi yang sudah ditorehkan oleh Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah pencapaian opini WTP 10 kali berturut-turut dan juga keberhasilan dalam pengendalian inflasi daerah dan beberapa prestasi lainnya.
"Ini perlu kita apresiasi dan kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan MoU atau Nota Kesepakatan antara Kanwil PJPB Provinsi Sumatera Barat sebagai wakil menteri keuangan di Sumatera Barat dengan Pak Bupati Tanah Datar," ujar Heru.
Dikatakannya, dengan MoU itu tentunya nanti ada sinergi, terutama pertukaran data keuangan antara DJPB dengan APBD bisa lebih real time, lebih tempat waktu dan lebih handal.
Selain itu, dari kerjasama ini juga banyak yang bisa disinergikan terutama dari sisi pengelolaan dana APBN yang melalui transfer ke daerah.
Heru juga menyampaikan, terkait kemungkinan kerjasama ini untuk ditingkatkan lagi, terutama upaya untuk menghadirkan pembiayaan Ultra mikro di Tanah Datar.
Menurutnya, kerjasama ini nantinya tergantung kepada prioritas yang diminta oleh Pemkab Tanah Datar.
"Apa saja yang akan dikerjasamakan terserah pak Bupati, apa yang menjadi prioritas di Tanah Datar nantinya. Mau difokusnya untuk membantu sektor pariwisata, UMKM, sektor pertanian, perdagangan, retail dan sebagainya itu tentunya nanti bisa dioptimalkan," pungkasnya.
Sementara Bupati Tanah Datar Eka Putra, dikesempatan yang sama menyampaikan terima kasih kepada Kakanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya atas terlaksananya kerjasama ini.
"Kerjasama ini banyak sekali manfaatnya, yang pertama dan yang paling penting adalah pertukaran data. Dari data itu nanti pihak DJPB bisa langsung memantau transparansi data dari Tanah Datar. Dari situ kalau ada OPD yang sedikit melenceng bisa cepat diketahui dan bisa segera diberikan teguran sekaligus masukan sehingga kita bisa segera merubah dan memperbaiki kesalahan," terang Bupati.
Ditambahkan Bupati, dari kerjasama ini Pemda Tanah Datar nantinya juga bisa mendapatkan banyak bantuan dan saran terkait hal pengelolaan keuangan daerah secara baik.
"Tadi Pak Kakanwil bilang pengelolaan keuangan kita sudah baik, nah dengan adanya kerjasama ini tentu ke depan kita ingin lebih baik lagi. Dengan adanya pengolahan data, tentu pengelolaan keuangan Pemda transparan dan selalu bisa dipantau oleh perwakilan Menteri Keuangan yang ada di provinsi Sumatera Barat," sampai Eka Putra.
Lebih jauh dikatakan Eka Putra, dengan adanya pembiayaan Ultra Mikro yang ditawarkan oleh Kanwil DJPB juga akan menjadi solusi dari salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Tanah Datar yakni "Makan Rendang".
"Harapan kita, dengan pembiayaan Ultra Mikro kendala yang kita hadapi dari program makan rendang yaitu BI checking bisa terselesaikan, karena pembiayaan ini tidak memakai BI checking. Namun begitu kita juga harus mencari bagaimana regulasinya, supaya ini bisa cepat dan manfaatnya bisa segera dinikmati oleh masyarakat," pungkas Eka Putra. (MG)