“Kita Tanah Datar masih perlu langkah-langkah konkrit untuk segera merealisasikan berbagai program dan kegiatan seperti realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan juga dana transportasi dan itu harus tetap berkoordinasi dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri,” katanya.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan Pemerintah Pusat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian secara virtual di Gedung Indo Jolito Batusangkar, Senin (28/11/2022).
Dalam waktu dekat, katanya agar difokuskan apalagi dalam menghadapi libur nataru dan dampak kenaikan harga BBM ini, mengingat daya beli masyarakat meningkat dan itu harus sesuai dengan ketersediaan bahan pokok dipasaran.
Bupati Eka Putra juga mengatakan, dalam upaya mengatasi inflasi daerah dilakukan strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Masni Yuletri, juga mengatakan hal senada jika Pemkab Tanah Datar memaksimalkan strategi 4k tersebut misalnya keterjangkauan harga upaya kongkritnya operasi pasar, ketersediaan pasokan upaya kongkritnya melakukan gerakan tanam panen cepat dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang menopang inflasi daerah seperti bantuan biaya transportasi untuk menurunkan harga barang.
“Tanah Datar dalam upaya mengendalikan inflasi daerah melakukan upaya-upaya kongkrit untuk memenuhi strategi 4k ini karena Tanah Datar termasuk daerah yang tidak dihitung angka inflasinya, melainkan diukur berdasarkan pengendalian inflasi untuk kestabilan harga,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat membuka rakor tersebut menyampaikan setelah dilakukan evaluasi setiap minggu dan saat ini ada empat daerah seperti ditingkat provinsi yang inflasinya terendah dan itu perlu penjelasan kiat-kiat yang dilakukan sehingga inflasinya bisa rendah sementara untuk inflasi tertinggi bahkan di atas nasional maka kepala daerahnya yang akan keluar negeri perizinannya akan ditolak.
“Bagi daerah provinsi yang pengendalian inflasinya baik maka akan diusulkan dalam TPA usulan gubernurnya akan diakomodir dan jika tidak bisa dikendalikan maka usulannya akan ditolak. Begitu juga dengan daerah kabupaten dan kota yang inflasinya terkendali bagus maka usulan Bupati dan Walikota defenitif maupun penjabatnya akan diakomodir, yang mana untuk penjabat Bupati dan Walikota ini di tahun 2022 sudah hampir 100 orang, dan untuk penjabat ini juga akan dievaluasi sekali tiga bulan termasuk penjabat Gubernur,” ujarnya.
Sementara itu dari BPS Pusat menyampaikan fluktuasi harga pangan bergejolak bisa pada komponen volatile food yang didominasi oleh komoditas pangan, fluktuasi harga yang memberikan andil inflasi maupun deflasi cenderung tersebar setiap bulan.
Faktor deman disebutkan seperti Idul Fitri, Nataru dan lain-lain, namun cenderung lebih banyak disebabkan faktor supply. Tata kelola distribusi pangan termasuk pengelolaan stock pasca panen yang merupakan kunci menjaga kestabilan komponen volatile food ini.
Turut hadir saat rakor inflasi daerah tersebut Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan Pejabat daerah lainnya. (MG)