JA.com, Agam (Sumatera Barat)--Kabupaten Agam kembali menjadi daerah tujuan bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melakukan reses atau kunjungan kerja. Reses kali ini dilaksanakan oleh Komite IV terkait ASN.
Kedatangan anggota Komite IV DPD RI yang diwakili Alirman Sori ini, disambut Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, di rumah Dinas Bupati Agam, Senin (9/3). Turut dihadiri Sekdakab Agam, Martias Wanto, Asisten II Setdakab Agam, Yosefriawan dan pimpinan OPD.
Trinda Farhan Satria menyebutkan, per 1 Maret 2020 Pemkab Agam memiliki 6.444 PNS, yang terdiri dari 3.643 tenaga guru, 930 tenaga kesehatan dan 1.871 tenaga teknis lainnya.
“Jika dibandingkan dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, jumlah ini masih jauh dari cukup,” ujarnya.
Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan, Pemkab Agam membutuhkan guru sebanyak 5.044 orang. Begitu juga dengan tenaga kesehatan, yang dibutuhkan sebanyak 1.526 orang.
Menurutnya, kekurangan PNS saat ini ditutupi dengan tenaga honorer yang nasibnya sampai saat ini belum jelas. Bahkan awal 2019 Pemkab Agam telah menyelenggarakan seleksi penerimaan PPPK, dan sampai sekarang belum tahu kelanjutannya karena masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
“Melalui Komite IV DPD RI, kita berharap ada solusi dari pemerintah pusat terhadap permasalahan pemenuhan kebutuhan pegawai. Sehingga dapat mewujudkan good governance dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Keluhan ini direspon oleh Alirman Sori. Bahkan ia akan berupaya bagaimana keluhan ini dapat diatasi oleh pemerintah pusat, supaya kinerja pemerintah menjadi lebih baik ke depannya.
“Kita datang ke daerah memang untuk mendapatkan informasi yang harus diperjuangkan ke pemerintah pusat. Bukan hanya permasalahan ASN, tetapi juga bisa terkait kesehatan, pendidikan dan lainnya,” ujarnya.
* Pandu *