JA.com, Solok Selatan (Sumatera Barat)--Rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 telah digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solok Selatan di Golden Arm, Selasa (9/7).
Legislatif dan eksekutif sepakat untuk mengesahkan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 menjadi Perda.
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani Bupati Solsel yang diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Yulian Efi, Ketua DPRD Solsel Sidik Ilyas dan Wakil Ketua DPRD Armen Syahjohan.
Bupati Solsel yang diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Yulian Efi mengaku bersyukur Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 telah disahkan menjadi Perda.
.
Yulian Efi juga mengatakan, semua saran yang disampaikan DPRD akan jadi bahan masukan dan catatan untuk disempurnakan dalam pembahasan selanjutnya.
.
Disamping itu ia juga bangga dengan hasil pemeriksaan BPK RI dengan ditetapkannya opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun 2018. Menurutnya capaian tersebut merupakan buah hasil kerja keras pemerintah kabupaten solsel baik itu eksekutif maupun legislatif dan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat Solok Selatan.
Sementara itu, Juru Bicara Pansus 1 DPRD Solsel, Raymon dalam laporannya menyampaikan beberapa rekomendasi atas pertanggung jawaban APBD tahun 2018, diantaranya ia meminta agar eksekutif mematuhi hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu ia juga merekomendasikan agar target pendapatan diupayaka semaksimal mungkin.
Juru bicara Pansus 2, Isril Yani, dalam laporannya juga menyampaikan, adanya sisa anggaran belanja tidak langsung pada beberapa OPD karena adanya kekosongan jabatan, dan pengurangan pembayaran TPP.
Dalam hal ini Pansus 2 merekomendasikan agar jabatan yang kosong segera diisi sehingga anggaran yang sudah ada bisa terealisasi sepenuhnya.(sudir)*.