Sidang Paripurna itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi, SE. Dt. Bungsu, didampingi Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani, SP dan Anton Yondra, SE. MM.
Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM mengatakan penandatanganan nota kesepakatan itu, mengambarkan telah tuntasnya rangkaian pembahasan yang telah dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan tim anggaran Pemda kabupaten Tanah Datar.
“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang telah bersama-sama melewati proses penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 dari awal hingga sampai ditandatanganinya nota kesepakatan ini,” katanya.
Dikatakan Eka Putra, penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 merupakan wujud komitmen Pemda Tanah Datar dan DPRD Tanah Datar dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Luhak nan Tuo ini.
“Kita menyadari bahwa eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang mengacu pada visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026,” ujar Bupati Eka.
Lebih lanjut, mengenai proses penyelesaian tapal batas antara kabupaten Tanah Datar dengan kabupaten Solok, pihaknya bersama DPRD Tanah Datar dan tim penegasan batas daerah kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
“Harapan kita untuk peninjauan kembali telah direspon oleh pihak Kemendagri RI yang akan melaksanakan kegiatan peninjauan tentang segmen batas antara Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukik Kanduang, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok," jelasnya.
Tidak sampai disitu saja, ia berharap, semoga perjuangan terkait tapal batas dapat dipenuhi oleh Kemendagri RI. (MG)