Razia gabungan itu telah berlangsung selama dua hari yang dimulai pada Senin (22/8), di depan Kantor Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo. Razia gabungan dilakukan untuk menertibkan masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas, dari segi kelengkapan administarasi, muatan berlebihan pada kendaraan bermotor dan angkutan barang maupun orang.
Kadis Perhubungan Pasbar Bakaruddin menyampaikan, kegiatan razia ini melibatkan beberapa stakeholder mulai dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, Satlantas Polres Pasbar serta Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
Menurutnya, razia yang dilakukan adalah untuk memeriksa kelengkapan administrasi seperti KIR, Buku Uji Kenderaan, kartu pengawas, izin trayek, SIM, STNK dan kelengkapan keamanan kendaraan seperti P3K, racun api, dan dimensi kendaraan.
"Dari kegiatan ini masih banyak kita temui kendaraan angkutan yang wajib KIR yang tidak mengurus kelengkapan KIR. Artinya masih banyak yang mengabaikan keselamatan," kata Bakaruddin.
Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ade Putra menambahkan, kegiatan ini sangat efektif dilakukan karena kerjasama antara stakeholder ini saling melengkapi dalam menghimbau masyarakat untuk tidak melanggar aturan lalu lintas.
"Lebih kurang 30 angkutan yang sudah ditilang dari Dishub dan lebih kurang 35 kenderaan bermotor dan angkutan barang, angkutan orang yang sudah ditilang oleh Satlantas Polres, semua itu dilaksanakan sidang ditempat," ujarnya.
Ia juga menyampaikan, kegiatan ini akan terus dilaksanakan agar ketertiban masyarakat bagi pengguna kenderaan dapat diperhatikan.
Sedangakan Humas Pengadilan Negeri Pasbar Warman Priatno juga menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan ini bentuk upaya Pemerintah untuk menguji kelayakan kenderaan yang digunakan oleh masyarakat.
"Tindak langsung ditempat ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pelanggaran lalu lintas saat razia dilaksanakan," tuturnya.
Ia juga menyebutkan bahwa dari hasil sidang yang dilakukan terdapat beberapa pelanggaran seperti kelengakapan Administrasi yang kurang lengkap kemudian kelengkapan keamanan seperti kotak P3K, racun api serta muatan berlebih.
Ia pun memghimbau agar masyarakat Pasaman Barat patuh terhadap aturan berlalu lintas dengan melengkapi secara keseluruhan baik kelengkapan surat menyurat maupun yang lainnya, sehingga keamanan dari masyarakat yang berkendara terjamin keselamatannya. (WZ-MG)