Rakor Pengendalian Inflasi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang didampingi Kepala BPS RI, Menteri Desa, Menteri Perdagangan, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang berdampak terhadap capaian pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung karena kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh stabilitas harga yang terjaga.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengungkapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga yakni menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif serta meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.
Karena salah satu faktor terjadinya inflasi yakni situasi global akibat pandemi Covid-19 yang belum usai ditambah dengan adanya geopolitik Rusia-Ukraina mendorong terjadinya inflasi yang menjadi momok di semua negara. Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94% (year on year).
"Jika seluruh kepala daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)," katanya.
Ada beberapa aspek yang mempengaruhi inflasi, untuk di Pulau Sumatera khusus Provinsi Sumatera Barat dari data BPS RI terlihat seperti bawang merah, cabe, bawang putih dan harga komoditi lainnya.
Dalam Rakor tersebut juga ditegaskan agar semua jajaran peserta rapat untuk tidak bekerja secara rutinitas karena keadaan saat ini tidak pada kondisi normal. Namun, diharapkan agar bekerja dengan melihat secara mikro bukan hanya makro. (WZ-MG)