JA.com, Pasaman Barat (Sumatra Barat)--Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Pasaman Barat adakan Musyawarah Cabang I tahun 2022 di aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasbar, Selasa (2/8-2022).

Kegiatan Muscab I KPPI yang dibuka oleh Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, turut dihadiri oleh Ketua TP PKK  Pasbar Ny. Titi Hamsuardi dan Ketua GOW Ny. Fitri Risnawanto selaku penasehat KPPI Pasbar, perempuan dari organisasi politik ataupun partai politik, serta Ketua KPPI Provinsi Sumbar Armiati.

Bupati Hamasuardi mengatakan, saat ini keterwakilan perempuan di parlemen tidak mencapai target, yakni hanya 30 persen. Saat ini hanya tiga orang perempuan Pasbar yang ada di parlemen. Dengan adanya KPPI ini perempuan-perempuan Pasbar mampu mencapai target sebanyak 6 orang perwakilan perempuan di parlemen.

"Itulah target di tahun 2024 mendatang. Perempuan harus bisa menggali potensi diri, membangkitkan semangat diri. Karena Saya percaya perempuan bisa melakukannya," harap Hamsuardi.

Dikatakan, dukungannya sebagai Bupati Pasbar untuk terus mendukung kegiatan KPPI di Kabupaten Pasaman Barat, demi pembangunan masa depan Pasaman Barat.

Ketua KPPI Sumbar Armiati  mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pasbar yang telah memberikan dukungan penuh kepada KPPI. Sekarang bagaimana KPPI meningkatkan SDM kader perempuan, sehingga tidak hanya memenuhi kuota saja, namun diperlukan pendidikan politik.

Ia menyebutkan KPPI mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi proporsi perempuan 30 persen di parlemen dan bertanggung jawab agar organisasi  mampu beraktualisasi.

Sementara itu, Ketua KPPI Sumbar Armiati  menyampaikan terima kasih kepada Bupati Pasbar yang telah memberikan dukungan penuh kepada KPPI. Sekarang bagaimana KPPI meningkatkan SDM kader perempuan, sehingga tidak hanya memenuhi kuota saja, namun diperlukan pendidikan politik.

Ia menyebutkan KPPI mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi proporsi perempuan 30 persen di parlemen dan bertanggung jawab agar organisasi  mampu beraktualisasi.

"Aktualisasi yang dimaksudkan adalah bahwa anggota dari organisasi ini mampu menjadi perwakilan masyarakat secara khsusus kaum perempuan, dengan kualitas dan integritas yang baik," jelas Armiati.

Dirinya menginginkan yang masuk parlemen nantinya harus orang baik. Jangan sampai yang terpilih cuma karena uang dan tidak punya referensi untuk kepentingan rakyat.

"Jangan mau jadi anggota dewan kalau tidak punya dasar, kita tidak lagi menjadi objek partai politik saja. Saatnya kita menjadi subjek di partai," tutupnya. (WZ-MG)
 
Top