JA.com, Tanah Datar (Sumatra Barat)--Kabupaten Tanah Datar kembali meraih sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk sepuluh kalinya secara berturut-turut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.

Lebih membanggakan lagi, prestasi yang diraih kali ini adalah WTP murni dan yang tercepat dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat termasuk juga pemerintah provinsi.

Opini WTP untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Tahun Anggaran 2021 ini, diserahkan langsung kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Yusnadewi, Jumat (22/4), di ruang pertemuan Gedung BPK Perwakilan Sumbar di Padang.

Opini WTP diterima Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Sekda Iqbal Ramada Payana, Kepala Inspektorat Desirima, Kepala Badan Keuangan Daerah Darfizal dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemkab Tanah Datar.

Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Yusnadewi, usai menyerahkan LHP kepada Pemda Tanah Datar menyampaikan selamat kepada Pemerintah Daerah Tanah Datar yang kembali meraih Opini WTP dari LHP tahun anggaran 2021.

“Opini WTP yang diperoleh untuk LHP Tahun Anggaran 2021 ini merupakan momentum terbaik bagi Pemkab Tanah Datar. Opini tersebut menjadi kebanggaan bersama, bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kami di jajaran BPK RI yang punya visi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat,” kata Yusnadewi.



Dikatakannya, BPK memberi apresiasi luar biasa terhadap Pemkab Tanah Datar, karena dalam dua tahap penerapan pelaporan keuangan dan aset pemerintah atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Diakuinya, kinerja Pemkab Tanah Datar di bawah kepemimpinan Bupati Eka Putra  dan Wakil Bupati Richi Aprian dalam mengelola keuangan terbilang terbaik di Sumbar, namun perlu juga diingat, BPK masih menemukan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti secepatnya dalam 60 hari setelah LHP diserahkan.

Bupati Eka Putra mengaku amat bersyukur atas rahmat Allah SWT yang diberikan kepada jajaran pemkab Tanah Datar, sehingga opini WTP yang sudah berulang kali diperoleh, kini kembali diterima untuk kesepuluh kalinya secara berurut-turut.

“Ini hadiah terindah untuk pemerintah dan masyakakat Tanah Datar di saat bulan Ramadhan, semoga raihan ini menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya," kata Eka Putra.

Ia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas prestasi yang diraih ini. Betapa tidak, keberhasilan pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperoleh opini WTP sepuluh kali berturut-turut adalah prestasi bersama, prestasi pemerintah daerah, DPRD dan dukungan masyarakat.

“Ini buah kerja sama dan komitmen yang kuat, akhirnya kita kembali meraih WTP untuk ke-10 kalinya. Opini  WTP pertama diraih pada tahun 2009 dan  dapat kita pertahankan untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut dari 2012 sampai tahun 2021,” tambahnya.

Dikatakan Eka Putra prestasi yang diraih kali ini memang sangat fantastis dan membanggakan, namun kedepan kepada seluruh OPD juga diminta untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam menggunakan dan mengelola anggarannya masing-masing.

"Kita tidak akan pernah puas dengan hasil yang telah diraih hari ini, kedepan kami akan terus mempertahankan capaian ini dan akan terus meningkatkannya," tutupnya.



Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt. Bungsu secara khusus juga menyampaikan ucapan terima kepada segenap jajaran BPK, karena telah melakukan pemeriksaan secara jelimet terhadap pengelolaan aset dan keuangan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Tanah Datar.

“Sehubungan dengan LHP dari BPK Perwakilan Sumbar akan kami tindalanjuti bersama Bupati," ucapnya.

Senada, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Tanah Datar Darfizal, mengucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Sumbar yang telah memberikan laporan keuangan untuk Kabupaten Tanah Datar, dan yang tercepat di Sumatera Barat.

Menurutnya, opini WTP ini nantinya menjadi salah satu indikator untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dan membantu daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.

“Dengan tambahan DID, tentunya menjadi tambahan anggaran selain dana-dana lainnya untuk membangun wilayah Tanah Datar dalam segala aspek,” simupul Darfizal. (MG)
 
Top