JA.com, Tanah Datar (Sumatra Barat)--Bupati Tanah Datar Eka Putra menandatangani Nota kesepakatan kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Selasa (5/4-2022) kemarin di Kantor BP2MI Pusat jalan MT. Haryono Jakarta Selatan.

Selain Bupati Tanah Datar Eka Putra, ada 5 bupati/walikota lain yang juga melakukan hal yang sama. Mereka adalah bupati Banggai Laut Nusa Tenggara Timur, bupati Flores Nusa Tenggara Timur, bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur, bupati Ende juga dari Nusa Tenggara Timur serta walikota Solok dari Sumatera Barat.

"Sebagai kepala daerah, saya ingin memberikan perlindungan lebih untuk tenaga kerja Tanah Datar yang berada di Luar Negeri. Dengan adanya kerjasama dengan BP2MI ini kita berharap perlindungan terhadap tenaga kerja kita akan semakin bagus," kata Eka Putra.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia

"BP2MI merupakan transformasi dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar Benny

Lebih lanjut Benny menyampaikan saat ini BP2MI memiliki tema besar perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu memerangi sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal atau nonprosedural.

"Sasaran kami meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI serta keluarganya, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan terwujudnya perlindungan PMI melalui penempatan PMI terampil dan profesional sebagai aset bangsa," ungkapnya.

Terpisah, kepala Dinas PMPTSP NAKER Tanah Datar Zarratul Khairi menjelaskan, dengan kerjasama ini maka BP2MI akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam menjamin perlindungan pekerja migran asal Tanah Datar.

"Kalau tidak ada sosialisasi, tentu masyarakat tidak akan tahu bidang pekerjaan apa yang sedang dibutuhkan saat ini. Seperti halnya sekarang, di negara Jepang dan Korea peluang pekerjaan yang banyak dibutuhkan adalah perawat kesehatan dan perawat jompo disamping juga keterampilan kerja yang lain," katanya. (MG)
 
Top