JA.com Lubuk Basung (Sumatera Barat)--DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, di Aula Utama DPRD Setempat, Selasa (11/6).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra didampingi Wakil Ketua Suharman. Hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Sekda Agam Martias Wanto, Anggota DPRD, dan Kepala OPD.
Secara umum ketujuh Fraksi yakni Demokrat, Golkar-PBB, PKS, PAN, PPP, Nasdem Hanura dan Gerindra memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian Opini Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2018 oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Feri Adrianto mempertanyakan permasalahan yang dialami Pemda karena setiap tahun capaian target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak tercapai.
Sedangkan, Arman J Piliang dari Fraksi Golkar-PBB mempertanyakan pendapatan daerah yang bersumber daeri Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2018 hanya terealiasasi 97,16 persen dari target Rp. 1,430 triliun rupiah lebih.
M. Abrar dari Fraksi PKS menyampaikan sehubungan dengan keluhan ditengah masyarakat akan kualitas pelaksanaan proyek insfrastruktur, fraksi tersebut meminta Pemda untuk dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan sehingga apabila ada rekanan yang kurang baik kinerjanya agar menjadu catatan dimasa yang akan datang.
Fraksi PAN melalui jubir Syaflin menyebut disegi belanja transfer yang dialokasikan untuk bagi hasil kepada pemerintah daerah teralokasi sebesar 75,32 persen dari anggaran Rp. 4,148 triliun rupiah lebih. Dikarenakan hal itu, Fraksi PAN mempertanyakan penyebab tidak terealisasiknya 24,68 persen lagi.
Sementara itu, Fraksi PPP melalui Irfawaldi mengharapkan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya agar pembangunan yang adil dan merata serta berkesinambungan betul-betul dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Agam.
Pandangan Umum Fraksi Nasdem Hanura yang disampaikan oleh Air Bakri mengharapkan kedepannya penggunaan anggaran daerah lebih efektif agar dapat menyentuh berbagai persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat.
Sedangkan, Fraksi Gerindra melalui jubir Novi Irwan menyampaikan berkaitian dengan pengelolaan keuangan diperlukan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas sesuai dengan mekanisme laporan keuangan dengan yang ada di lapangan dan pembekalan aparatur pelaksana utama sekali pemerintah Nagari dalam pengelolaan keuangan nagari. (Pandu)