Pada RTL ATS yang dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat Fatmawati itu juga dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat Hj.Harneli Mahyeldi, Ketua TPPS Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Koordinator Program Manager Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Sumatera Barat, Ketua POGI Cabang Provinsi Sumatera Barat, Ketua IDAI Cabang Provinsi Sumatera Barat.
Selain itu juga hadir Ketua PD IBI Provinsi Sumatera Barat, Ketua DPD PERSAGI Sumatera Barat, Ketua HIMPSI Sumatera Barat, Kepala Bappeda Kab/Kota se Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se Sumatera Barat,
Kepala OPD-KB Kab/Kota se Sumatera Barat dan undangan lainnya.
Fatmawati mengatakan, Rapat Evaluasi RTL ATS ini digelar untuk mengevaluasi rencana tindak lanjut sesuai pertanggungjawaban agar terjadi perubahan status resiko kasus audit stunting di wilayah Sumatera Barat yang saat ini telah menjadi isu prioritas nasional dengan target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang.
Dikatakannya, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting, sebagai dasar hukum BKKBN untuk melakukan berbagai upaya bersama lintas sektor terkait dalam rangka koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan.
"Kita berharap dari AKS tahap 1 ini didapat solusi yang dinamis sesuai dengan karakteristik pada masing-masing daerah, dan mendapatkan treatment yang tepat terhadap kasus-kasus stunting yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi," ujarnya.
Disampaikan Fatmawati, pada AKS tahap 1 di Sumatera Barat terdapat 68 kasus yang diangkat. Dari 68 kasus tersebut, kasus Baduta/balita menempati urutan teratas dengan 38 kasus. Sementara sisanya kasus ibu hamil sebanyak 18 kasus, ibu nifas 6 kasus dan catin/calon PUS 6 kasus.
"Hal ini dapat menjadi pembelajaran yang baik untuk mencegah terjadinya kasus stunting atau resiko yang serupa pada setiap kelompok sasaran. 68 kasus tersebut saat ini sudah ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada masing-masing Kabupaten/Kota," tambah Fatmawati.
Sementara Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian usai mengikuti Rapat Evaluasi RTL AKS mengatakan bahwa saat ini Tanah Datar prevalensi stunting berada di angka 21.5%. Dan terkait target 14% pada tahun 2024, menurut Wabup beberapa upaya yang akan dilakukan yakni dengan program orang tua asuh stunting.
"Harus ada persamaan persepsi sepertinya, karena variabel yang dikeluarkan ada 2 (dua) data, pertama data Pencatatan Pelaporan Gizi Masyarakat berbasis teknologi (e-PPGM) dan juga data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Dari 2 data itu kita harus bisa mencari mana yang akan menjadi fokus kita," ujar Wabup Richi.
Wabup juga katakan, disamping penurunan angka Stunting dengan variabel yang cukup besar, salah satu yang harus segera diatasi juga terkait dengan masalah sanitasi yang layak bagi sebagian masyarakat di Tanah Datar.
"Nah ini yang menjadi PR kita di Tanah Datar, karena masih banyak daerah-daerah yang rumah masyarakatnya belum memiliki sanitasi yang layak. Ini akan kita jadikan program prioritas, disamping anak-anak yang memang sudah stunting," terangnya.
Selain itu tambah Wabup, pemerintah juga akan terus melakukan sosialisasi terutama kepada remaja putri terkait dengan masalah kesehatan reproduksi dan juga tidak menikah di usia dini. (MG)