JA.com, Solok Selatan (Sumatera Barat)--Puluhan ninik mamak yang berasal dari dua kabupaten di Sumatera Barat, yakni Solok Selatan dan Pesisir Selatan, menemui Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di kediamannya, Sabtu 5/12/20.
Kedatangan ninik namak yang berasal dari Banda Sapuluah Pessel dan Muara Labuh Solok Selatan tersebut, beserta Pjs. Bupati Solok Selatan Jasman Rizal dan Pjs. Bupati Pesisir Selatan Mardi adalah dalam rangka menyampaikan aspirasi dan dukungannya untuk pelebaran jalan Kambang - Muara Labuh.
Berbagai pertimbangan dan alasan disampaikan oleh perwakilan ninik mamak dari dua daerah yang sejatinya bersaudara erat tersebut, yakni Datuak Bandaro Hitam dari Banda Sapuluah Pessel, dan Inyiak Majolelo dari Muaro Labuah Solok Selatan.
Datuak Bandaro Hitam mengatakan bahwa salah satu alasan perlunya dilebarkannya jalan setapak antara Kambang-Muara Labuah adalah terkait mitigasi bencana, dimana masyarakat memerlukan akses jalan sebagai antisipasi terjadinya bencana tsunami yang bisa saja sewaktu-waktu melanda.
Sementara itu, Inyiak Majolelo dari Muaro Labuah mengatakan bahwa terbukanya akses jalan akan menguntungkan banyak aspek, baik aspek ekonomi, aspek kebudayaan dan kekeluargaan, serta dapat mempersingkat waktu tempuh dari 10 jam bisa saja menjadi 2 jam.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan bahwa pihak pemprov mendukung penuh usaha tersebut dari dulu. Bahkan pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat berulang kali kepada pihak kementerian.
"Tidak hanya 100 persen, tapi bahkan kita mendukung hingga 1000 persen terwujudnya akses jalan Kambang - Muara Labuh ini. Dan kita sudah berulang kali menyurati pemerintah pusat," ujar Irwan.
Namun menurutnya jawaban pusat tetap tidak dibolehkan dikarenakan jalan tersebut melintasi kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai hutan konservasi dan paru-parunya dunia.
Irwan mengaku bahwa isu TNKS sebagai hutan konservasi yang harus terus dilindungi bukanlah isu Propinsi Sumbar atau Indonesia saja, tapi isu tersebut adalah isu dunia yang sering dibawa dalam berbagai pertemuan-pertemuan internasional.
Walaupun demikian, Irwan tetap mengatakan akan kembali membawa usulan ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
"Mudah-mudahan Januari 2021, bersama-sama ninik mamak kita agendakan untuk bertemu dengan Menteri terkait di Jakarta," ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut juga diapungkan berbagai solusi pelebaran jalan setapak yang telah berusia ratusan tahun tersebut, tanpa harus merusak hutan yang ada.
Diantaranya melalui jalan layang, atau alternatif lain yang memungkinkan koneksi dua daerah tersebut dapat kembali terhubung.
"Konsep ini harus kita matangkan bersama para pakar, agar nanti ketika menghadap menteri, kita punya konsep dan tawaran-tawaran alternatif terkait jalan Kambang-Muaro Labuah ini," terang Irwan.
Anggota DPRD Propinsi Sumbar yang berasal dari Solok Selatan Nurfirmanwansyah mengatakan bahwa jalan tersebut bukanlah jalan yang baru, tetapi jalan yang sudah ada semenjak nenek moyang dulu.
Ia juga menyinggung tentang wacana kontribusi negara-negara industri maju kepada provinsi atau daerah dimana TNKS berada dalam bentuk perdagangan karbon (Carbon trade), dimana terdapatnya kompensasi yang diberikan kepada daerah-daerah pemilik hutan sebagai penyerap karbon.
Carbon trade merupakan kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri maju (penghasil karbon) untuk membayar kerusakan lingkungan akibat asap karbondioksida (CO2) kepada negara pemilik hutan (penyerap karbon). Mekanisme carbon trading telah menjadi solusi di beberapa negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
* ril/man *