JA.com, Tanah Datar (Sumatra Barat)--Terkait dengan masalah Pengelolaan Inflasi Daerah, Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE), Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) berikan arahan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati, Kamis (29/9/2022) di Cenderawasih Room Jakarta Convention Center yang juga dihadiri Wakil Presiden RI KH. Makruf Amin.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini dunia sedang dalam kondisi penuh ketidakpastian yang tinggi. Saat ini semua negara dalam keadaan sulit, dan ekonomi global juga dalam kondisi sulit untuk diprediksi, sulit dikalkulasi dan sulit untuk dihitung arahnya kemana dan seperti apa penyelesaiannya.

"Bayangkan, saat ini ada 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut dan 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan. Kondisi ini betul-betul sangat mengenaskan," ujar Jokowi.

Namun demikian, tambah Jokowi Indonesia patut bersyukur. Karena sejak tahun 2012 yang lalu Indonesia sudah swasembada beras dan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari Internasional Rice Riset Institute yang juga didampingi oleh FAO.

"Walau demikian kita jangan senang dulu, karena dunia tidak dalam kepastian. Krisis pangan, krisis energi, krisis finansial. Kondisi-kondisi seperti ini kita harus tahu dan harus hati-hati dengan ketidakpastian ini, karena ke depan kita tidak tahu seperti apa," kata Presiden Jokowi.

Dikatakannya, perang antara Ukraina dan Rusia lebih sulit lagi dihitung kapan akan selesai dan imbasnya seperti apa terhadap ekonomi global. Seperti apa, akan semakin tidak bisa di kalkulasi.

"Perlu kita ketahui bersama, momok terbesar semua negara saat ini adalah Inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa. Oleh sebab itu kita harus kompak, harus bersatu, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai ke bawah dan semua kementerian/lembaga seperti kemarin saat kita menangani covid 19. Urusan Inflasi kita juga harus bisa bersama-sama," sampainya.

Presiden juga meminta agar seluruh kepala daerah untuk mengajak dan mengingatkan kepada masyarakat untuk berwisata didalam negeri saja, karena di Indonesia banyak objek wisata yang bagus dan patut untuk dibanggakan.

Sementara Bupati Tanah Datar Eka Putra, usai menerima arahan langsung dari Presiden RI menjelaskan bahwa Tanah Datar terkait masalah Inflasi fokus kepada barang dan jasa.

"Alhamdulillah masalah bahan pokok yang disampaikan bapak Presiden Tanah Datar surplus dan tidak termasuk daerah yang diatensi oleh pemerintah pusat. Selanjutnya tentu kita akan fokus di bidang transportasi, biaya angkut bahan-bahan pokok akan kita bantu dengan APBD," terang Bupati.

Bupati juga sampaikan selain transportasi yang akan menjadi perhatian utama adalah suplay bahan-bahan pokok ke daerah yang ada di wilayah kabupaten Tanah Datar.

"Kita akan pastikan dulu seluruh daerah di Tanah Datar cukup, baru kita fokus bantu daerah lain terutama kabupaten Mentawai. Kenapa Mentawai menjadi prioritas ? Karena di Mentawai itu semua bahan pokok harganya tinggi," sampai Eka Putra.

Bupati juga sampaikan, terkait dengan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia Tanah Datar termasuk salah satu daerah yang mendukung kebijakan ini.

Terakhir masalah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dikatakan Bupati Eka Putra, Tanah Datar akan terus mendorong seluruh instansi untuk terus meningkatkan program-program yang pro rakyat.

"Intinya dari semua arahan bapak Presiden tadi, Tanah Datar berada di zona hijau, apalagi kita merupakan yang terbaik di wilayah Sumatera dalam pengelolaan inflasi daerah," pungkasnya. (MG)
 
Top