JA.com, Tanah Datar (Sumatra Barat)--Bupati Tanah Datar Eka Putra buka secara resmi Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022, yang dilaksanakan pada hari Rabu (7/4/2021) di aula Kantor Bupati, kawasan Pagaruyung.

Bupati Eka Putra menyampaikan kegiatan musrenbang RKPD ini merupakan kegiatan yang strategis dan penting. Betapa tidak, selain untuk melaksanakan amanah UU No 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, juga untuk menyusun program dan kegiatan yang inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.

“Tahun 2021 ini merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati Tanah Datar, di mana pada tahun ini RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 sedang disusun,” kata Eka Putra.

Menurutnya, seluruh unsur masyarakat dapat mendukung dan bekerjasama dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Tanah Datar yakni “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar madani yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Dikatakan Eka Putra, ada 6 misi dan 10 program unggulan yang akan menjadi prioritas. Yaitu menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja, mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui kegiatan bantuan pembajakan sawah, meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi.

Selanjutnya pemerintah juga akan melakukan peningkatan layanan administrasi kependudukan untuk wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten, meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan guru tahfidz, melaksanakan kegiatan satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olah raga dan produk nagari.

Di samping juga melakukan peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, bundo kanduang dan organisasi keagamaan, membangun 100 jaringan seluler di Tanah Datar, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer, serta melakukan perbaikan irigasi di Tanah Datar.

Sementara Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dalam sudut pandangnya menyampaikan seluruh perencanaan pembangunan harus sudah terintegrasi sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD ini.

"Artinya, ke depan tidak ada istilah kegiatan yang naik dijalan. Karena semuanya sudah harus dilaporkan pada saat pelaksanaan musrenbang ini, dan kegiatan yang akan dibahas dengan DPRD nanti merupakan hasil dari musrenbang RKPD dan dituangkan dalam kegiatan umum anggaran," kata Anton.

Pada kesempatan itu Anton Yondra juga menyoroti banyaknya akses jalan provinsi yang menuju kabupaten Tanah Datar yang yang saat ini kondisinya hampir 50% rusak, dan meminta pemerintah provinsi untuk memperhatikannya.

Musrenbang ini selain dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, Forkompimda Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Anggota DPRD Tanah Datar Plh Sekda Edi Susanto, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, juga diikuti secara virtual beberapa tokoh perantau seperti Prof. Fasli Jalal, Prof. Musliar Kasim, Dr. Ir. Erigas dan Hj. Meriwati dan lainnya. (MG)
 
Top