SOLOK SELATAN -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Solok Selatan (Solsel) menyampaikan aspirasi pada Bupati dan Ketua DPRD, Kamis (19/1). Gabungan mahasiswa Solsel itu menuntut agar RAPBD 2017 segera disahkan.

Di halaman kantor Bupati, mahasiswa diterima oleh Bupati Solsel, Muzni Zakaria, Asisten III, Yul Amri dan Kepala Bappeda dan Litbang, Syamsurizaldi.

Bupati Solsel, Muzni Zakaria mengatakan keterlambatan pengesahan APBD 2017 tidak adanya persoalan politik. "Legislatif dan Eksekutif cukup harmonis. Pembahasan APBD 2017 kita memang terlambat dari Kabupaten/Kota lainnya tetapi di tahun yang baru dan semangat baru juga kita bertekat APBD 2017 selesai akhir Januari 2017 dan saat ini dalam pembahasan,"katanya.

Bahkan, jika dalam pengesahan nantinya di DPRD, Muzni juga mengajak mahasiswa untuk menyaksikan bagaimana proses pembahasan dan pengesahannya. Setelah berdialog dengan unsur pemkab Solsel akhirnya mahasiswa membubarkan diri dengan suasana yang kondusif.

Menurutnya, dalam penetapan APBD, perlu adanya pembahasan dan  kesepakatan sehingga APBD tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat.
“Namun jika tidak ditetapkan, maka akan menggunakan hak kami. Saya sebagai bupati akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup),”tukasnya.

Selain itu, Bupati memberikan apresiasi atas semangat mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa sangat peduli daerah.

Aksi damai dimulai dari Taman Kota Muaro Labuh, ke Kantor DPRD dan terakhir di Kantor Bupati Solsel, (19/1).

Dalam orasinya para mahasiswa ini meminta antara eksekutif dan legislatif tidak lempar tanggung jawab lagi, menyalahkan satu sama lain, dan segera menetapkan APBD 2017 yang berpihak kepada rakyat.

“Untuk itu kami meminta kepada pemerintah Kabupaten agar segera menetapkan APBD 2017, kami tidak ingin adanya lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan DPRD,” ujar koordinator Mahasiswa Solsel, Sondang Sutia.

Para mahasiswa berharap, dalam penetapan APBD, jangan ditunggangi unsur politik, karena APBD harus berpihak kepada rakyat. Selain itu katanya, saat ini di Sumatera Barat hanya Solsel yang belum menetapkan, untuk itu segera ditetapkan.

“Kami meminta agar APBD ditetapkan dan tidak lagi ada permasalahan, yang utamanya adalah anggaran berpihak pada masyarakat”, ungkapnya.

Kapolres Solsel, AKBP Ahmad Basahil mengatakan jumlah massa berdasarakan surat permohonan sebanyak 150 orang. Namun sampai aksi berlangsung terkumpul 20 orang. "Untuk pengamanan sudah kita siapkan personil serta tim negoisator dan lebih kurang 75 personil,"tutupnya. (Jbr)
 
Top