JA.com Padangpanjang (Sumatera Barat) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padangpanjang,  menggelar rapat koordinasi  dengan  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( Forkompinda)  terkait tahapan sekaligus persiapan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padangpanjang. Kamis (4/1) kemarin.

Ketua KPU Japri Edi Putra, menyampaika, digelarnya rapat koordinasi  bersama forkompinda tersebut merupakan rapat koordinasi ke dua KPU setelah rapat dengan Parpol, beberapa waltu lalu untuk menyampaikan syarat-syarat pendaftaran calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padangpanjang mendatang.

"Setelah menggelar rapat koordinasi dengan partai politik, kita juga helar rakor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkompinda) terkait persiapan pendaftaran calon ," ujar Japri.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Pilkada 2018, pendaftaran calon dilakukan di KPU kabupaten dan kota.
"Kegiatan pendaftaran calon ini dilakukan oleh KPU  kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada, jadwalnya itu tanggal 8 sampai 10 Januari 2018, artinya ada 3 hari," ujar Japri

Sementara rapat koordinasi Parpol jelas Japri lagi,  untuk memberi tahukan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan saat pendaftaran. mengatakan di antaranya surat keputusan kepengurusan hingga surat rekomendasi partai terhadap partai.

"Berkas yang kita terima harus sesuai ketentuan. Kita sudah beritahu dokumen - dokumen apa saja yang harus dipersiapkan partai politik, apakah kepengurusan, apakah surat keputusan atau rekomendasi partai terhadap pasangan calon tertentu akan dibicarakan di sini," kata

Rapat koordinasi ini dihadiri Komisioner KPU dihadiri oleh Ketua DPRD Padangpanjang,  Novi Hendri,  Kapolres AKBP Cepi Noval dan Walikota Padangpanjang Hendri Arnis yang di wakili Asisten 1 Pemko  Emir Emil Maulid Serta Komisioner KPU Padangpanjang.

ASN  Harus Bersikap Netral

Sementara Ketua DPRD  Padangpanjang, Novi Hendri, menyampaikan hal- hal yang berkaitan dengan Pilkada, KPU dapat memperkuat jaringan komunikasi dengan parpol.
Komunikasi yang terjalin satu langkah strategis dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Walikota Padangpanjang mendatang.

lebih lanjut, Novi Hendri, meminta kesigapan dari Jajaran Panwaslu,  Polri dan TNI untuk pengawasan dan pengamanan pilkada Padangpanjang.

" Saya harapkan pilkada Padangpanjang berjalan aman dan lancar. Untuk itu mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota periode 2018-2023," sebut Novi Hendri.

Seiring adanya larangan bagi ASN terlibat dalam pesta demokrasi, jelas Novi Hendri lagi,  menegaskan untuk bersikap netral agar tidak bersentuhan dengan hukum.

"Tidak pertimbangan bagi ASN yang terlibat praktek politik praktis. Jika terlibat, kita sama sama tau konsekwensi yang harus diterima," jelas Novi Hendri, mengaharapkan pilkada Padangpanjang kali ini tidak ada pegawai yang terjerumus  pada ranah hukum. (rj)
 
Top