Pertama, program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat atau daerah. Pihak nagari di 2018 ini menanggung sekitar 100 orang dengan premi sekitar Rp25 ribu/orang tiap bulan, tentunya menggunakan dana desa.
"Kami berikan program sosial supaya manfaat dana desa tidak melulu pembangunan fisik saja tapi lebih untuk membantu masyarakat kurang mampu," tandas Wali Nagari Pakan Rabaa, Arpan Ali pada awak media, Minggu (19/8/2018).
Dengan program jaminan kesehatan, katanya, akan mengurangi beban masyarakat untuk berobat sehingga tidak perlu memikirkan biaya lagi. "Apabila, tiap tahun dianggarkan secara bertahap, sektor pendidikan dan kesehatan terpenuhi di nagari kami," lanjutnya.
Kedua, program beasiswa untuk anak sekolah miskin berprestasi yang belum mendapatkan jenis bantuan dari dana pemerintah. Ada sekitar 64 orang pelajar yang telah menerima bantuan ini. "Jadi warga hanya perlu memikirkan pelajaran anaknya saja, kebutuhan sekolah juga sudah tersedia. Tapi, bantuan ini tidak berupa uang namun bentuk peralatan atau kebutuhan sekolah," sebutnya.
Ketiga, program santunan bagi warga yang lanjut usia yang kurang mampu. "Semenjak Permendes nomor 19 tahun 2016 keluar kita sangat terbantu menjawab persoalan-persoalan sosial masyarakat. Jika ketemu, orang yang merancang peraturan itu saya akan ucapkan ribuan terimakasih," jelasnya.
Dijelaskan Arpan, dengan dasar aturan itu, pihak nagari bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat miskin di nagari. "Tentunya dengan kriteria tertentu sesuai aturan," ucapnya.
Peluang itu dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan. "Setelah kami data, belum semua masyarakat kami yang tergolong keluarga kurang mampu, mendapat bantuan dari program kesehatan dan pendidikan gratis yang dilaksanakan pemerintah saat ini," katanya.
Ia mengatakan jumlahnya, untuk bantuan kesehatan, sebanyak 100 orang dan pendidikan 64 orang. "Mereka itu adalah orang-orang yang sama sekali belum menerima program BPJS kesehatan dan bantuan pendidikan, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi dan kabupaten," ujarnya.
Nagari setiap bulanya menyetor sekitar Rp2,5 juta ke BPJS kesehatan. Sementara untuk pendidikan, disesuaikan dengan kebutuhan siswa per tingkatannya. "Kami menyepakati, bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk uang, tapi peralatan sekolah. Baju seragam sekolah, sepatu, tas, buku dan lainnya, diberikan setiap tahun ajaran baru," ucapnya.
Dari 5.239 jiwa penduduknya per Juni 2018, masyarakat yang dinilai layak untuk memperoleh bantuan nagari untuk kesehatan dan pendidikan, hanya tercecer sebanyak 100 orang dan 64 siswa. "Lainnya, sudah mengikuti program dari pemerintah atau ikut secara mandiri," katanya.
Berkah lain untuk nagari Pakan Rabaa di 2018 adalah diperolehnya bantuan bedah rumah untuk 70 kepala keluarga (KK). Anggarannya dari kementeian PUPR. Per-unit, Rp15 juta. "Pelaksanaannya dimulai pada September 2018," kata Arpan.
Diperkirakan pada 2019, jumlah rumah yang akan dibedah akan lebih banyak. "Jumlah pastinya belum kita peroleh, tapi yang jelas lebih banyak dari sekarang. Informasi terakhir sekitar 12.000 lagi se-Indonesia yang akan dikucurkan pemerintah," katanya.(Fys)