JA.com, Mentawai (Sumatera Barat)-- Untuk mencegah persoalan saat pembangunan sedang berlangsung. Camat Sipora Utara, Marsen minta Pemerintah Desa (Pemdes) Goisooinan, untuk memperjelas tentang status tanah di wilayah setempat.
"Jangan sampai nanti kita sedang melakukan pembangunan persoalan datang. Pembangunan jadi percuma," ungkapnya kepada Wartawan usai Musdes Goosoinan. Jumat, (02/08).
Untuk program yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, ia menyarankan kepada pihak pemdes agar menjalin Komunikasi dengan tokoh Masyarakat. Supaya ada Solusi agar pembangunan mengalir di Desa tersebut.
"Melalui Komunikasi disetiap unsur baik Kepala Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat dapat menyelesaikan berbagai kegiatan dan persoalan di Desa Goisooinan," tambahnya.
Pada tahun 2018, kegiatan pengadaan air baku di pajujurung di batalkan akibat tanah yang tidak jelas. Dan akhirnya pihak Pemerintah Kabupaten mengalihkan ke Desa Sioban, kecamatan Sipora selatan.
Kemudian, untuk mencegah kebimbangan Masyarakat ia menyarankan kepada Pemerintah Desa itu untuk melakukan pertemuan dengan Masyarakat untuk memperjelas Status tanah rumah Masyarakat.
"Jika sudah jelas kepemilikan tanah di setiap pemungkiman Masyarakat. Ia dapat mengusulkan kepada BPN Provinsi melakukan pengukuran untuk seterfikat tanah," sambung Marsen.
Tentu ini menjadi Motivasi bagi Masyarakat untuk memanfaatkan Seterfikat untuk membuka usaha ekonomi sebagai jaminan apabila melakukan peminjaman.
Selain itu, ia mengatakan, Program Pembinaan Karakter sebagai landasan antar umat beragama, suku dan golongan untuk menciptakan Persatuan dan Kesatuan di Mentawai. Khusunya, di Desa Goisooinan.
"Apabila nanti Desa mengadakan pembangunan, dengan adanya Kegiatan ini dapat menyatukan Masyarakat dalam keberagaman," paparnya.
Sementara tempat pembinaan Karakter itu dilakukan di Rumah Ibadah Agama Islam dan Agama Islam untuk menjaga kekompakakan.
Ia berharap, kepada Tim Verifikasi yang berasal dari Masyarakat maupun Organisasi untuk mengverifikasi kembali pogram kegiatan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.
"Tugas Tim Verifikasi, apabila masih ada yang harus diprioritaskan maka kondisikan dengan anggaran yang sudah ada. Karena semua usulan Masyarakat kemungkinan tidak terealisasi semua," terang Marsen.
Maka tugas pokok Tim adalah untuk melakukan seleksi dan verifikasi program yang prioritas di rencanakan kegiatan tahun 2020.lilis