Sekda Kota Padang Asnel mengatakan hal tersebut saat mengadakan pertemuan dengan pemilik dan pengelola gedung yang memiliki shelter di ruangan Abubakar Jaar Balaikota Padang, Kamis (2/2). Pertemuan itu dalam rangka menyamakan persepsi tentang pemanfaatan gedung sebagai shelter tsunami.
Pada pertemuan tersebut diketahui, ada beberapa gedung yang belum layak digunakan sebagai shelter, sarana dan prasarana belum memadai, serta faktor penunjang lainnya, seperti akses jalan menuju shelter, kapasitas shelter, serta daya tahan bangunan terhadap gempa.
“Setelah kita mengetahui hasil dari pemetaan semua shelter nantinya, kita akan memberikan laporan ke BNPB untuk didiskusikan, serta mengajukan permohonan bantuan berdasarkan kebutuhan,” kata Asnel.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Padang Edi Hasymi mengatakan, peran shelter sangat penting karena Kota Padang merupakan daerah rawan gempa dengan potensi tsunami. Oleh sebab itu, kondisi gedung, kapasitas shelter, dan peruntukkannya sangat perlu untuk diketahui.
“Kita harus mensosialisasikan kapasitas shelter dan peruntukkannya kepada masyarakat yang berada di sekitar shelter. Apakah kapasitas shelter tersebut hanya cukup untuk penghuni gedung, atau bisa digunakan oleh masyarakat. Dan itu harus jelas,” ungkap Edi.
Ditambahkannya, setelah investigasi dan pemetaan nantinya, Pemerintah Kota Padang akan membuat surat rekomendasi bahwa shelter tersebut layak untuk digunakan. Dan rekomendasi itu akan disosialisasikan kepada masyarakat.