JA.com, Padang (Sumatera Barat)--Reses Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang telah mulai dilakukan anggota Dewan. Agenda dijadwalkan bermula 7 Februari dan usai 11 Februari. Masa-masa reses merupakan masa penting yang sejatinya fungsional dalam menjaring aspirasi masyarakat.
Hal tersebut sangat disadari oleh para anggota Dewan yang berkantor di Gedung Bundar Sawahan Kota Padang. Dari 45 anggota Dewan, meski ada anggota yang tidak melakukan, sebagian besar anggota menjalankan dengan benar-benar memanfaatkan momen untuk mendengarkan harapan masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) mereka masing-masing.
Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD. Setiap masa sidang, anggota Dewan turun ke Dapil untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan,” kata salah seorang anggota Dewan yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa di Resto Bernama, Sabtu (9/2/2018).
Dia menjabarkan, dari suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses tersebut, kemudian akan direkap dan dibuat laporannya, diteruskan pada pimpinan di Dewan.
“Selanjutnya kita akan teruskan ke Wali Kota pada rapat paripurna, kemudian Wali Kota meneruskan pada OPD terkait,” ujar anggota Dewan muda yang akrab dipanggil Esa tersebut.
Hadir pada kesempatan itu para guru, pensiunan dan alumni SMPN 7 Padang. Mereka sangat mengharapkan Esa bisa merealisasikan harapan mereka akan sarana dan prasarana terutama komputer untuk sekolah tersebut.
Masalah-masalah signifikan di bidang pendidikan, misalnya, ditemui Maidestal Hari Mahesa saat reses berjumpa dengan perwakilan kecamatan, guru-guru, kepala sekolah, dan elemen masyarakat lain.
“Penyampaian dari masyarakat sangat banyak. Keluhan mereka ada yang terkait sarana-prasarana sekolah. Misalnya kondisi di Sekolah Dasar. Banyak hal miris Kami dengar. Misalnya masalah kebutuhan sanitasi yang sangat vital seperti WC, mobiler sekolah, ruang kelas tidak cukup, ruang kepala sekolah tidak ada, bahkan ada sekolah yang status tanahnya hingga kini masih tidak jelas,” ujar Esa.
Seluruh keluhan masyaraat dan harapan, dikatakan para anggota Dewan akan ditindaklanjuti secara maksimal. Realisasi anggaran untuk program-program yang disetujui, disebutkan, bisa tahun depan, bisa juga kemungkinan saat anggaran perubahan.
“Kita tidak memberi janji muluk. Semua yang vital, kita akan perjuangkan. Tapi apa yang memang tidak masuk skala prioritas, tidak bisa disalurkan, tetap kita sampaikan. Misalnya permintaan pembuatan gapura sekolah. Ini tidak masuk skala prioritas, karena kebutuhannya hanya berupa kelengkapan ornamen penghias,” jelas Esa.