Hal itu disampaikan Wabup Richi Aprian ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Tanah Datar dan Kecamatan se Tanah Datar, Selasa (05/09/2023) di aula eksekutif Kantor Bupati setempat.
“Setelah kita pantau dibeberapa titik, ini perlu kita tingkatkan koordinasi, karena dari data dilapangan tidak semuanya stunting, mungkin adakalanya genetika, tapi karena faktor penimbangan bisa jadi masuk data stunting,” katanya.
Wabup minta kepada camat di kecamatan masing-masing untuk mencarikan strategi ataupun cara bagaimana dana nagari bisa lebih terarah pada upaya penurunan stunting ini.
Wabup juga berharap agar program orang tua asuh stunting tidak terpusat melainkan juga tersebar di nagari-nagari, sehingga pendistribusiannya lebih mudah dan terarah. Dan program ini tidak hanya untuk masyarakat yang diranah saja namun juga memanfaatkan potensi perantau yang cukup besar.
Sebelumnya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas PMDPPKB Tanah Datar Reri Warman menyampakan stunting bisa dipicu dari berbagai permasalahan tidak semata kekurangan gizi saja melainkan juga dari rendanya akses layanan kesehatan, rendahnya kualitas air bersih dan sanitasi, pola asuh anak yang tidak sesuai serta lingkungan.
Abang, sapaan akrabnya sebutkan angka prevalensi stunting Tanah Datar saat ini 18,9 persen data awal tahun 2023 turun dari tahun sebelumnya 21,5 persen. Dan target ini juga harus dikebut dimana pada tahun 2024 mendatang menjadi 14 persen, itu sesuai dengan amanat Pepres nomor 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting.
Senada, disampaikan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Tanah Datar F. AR. Razy mengatakan berdasarkan hasil survey dilapangan masih perlu meyakinkan masyarakat terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Razy juga minta OPD terkait seperti Dinas Kesehatan untuk melakukan audit terkait pola hidup masyarkat untuk menuju PHBS sehingga percepatan penurunan angka stunting bisa dikejar dan target dicapai. (MG)